Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan keputusan mengenai siapa yang akan menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden akan memutuskan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut dengan mempertimbangkan banyak faktor.

"Bagaimanapun juga presiden yang memiliki hak prerogatif untuk itu. Pertimbangan presiden bisa dari mana saja termasuk dari apa yang berkembang di ruang publik. Jadi itu kita kembalikan kepada presiden," kata Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu, (19/1/2022).

Pemerintah kata Wandy memprioritaskan otoritanya terlebih dahulu. Mengenai siapa yang akan memimpin nanti ada persyaratan kualifikasinya.

"Tentu yang paling ideal adalah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan membangun sebuah kota dengan segala kompleksitasnya itu jadi poin plus," tuturnya.

Presiden, kata Wandy akan menerbitkan Perpres untuk otorita IKN. Dalam membangun IKN, pemerintah fokus pada tata kelola yang baik.

Baca juga: Ada Nama Ahok, Anas, Bambang, Pengamat: Kepala IKN Baru Jangan Dipilih Karena Kedekatan dan Politis

Selain itu menurutnya dalam pembentukan Otorita IKN nantinya ada partisipasi publik.

"Jadi ketika itu dijalankan nanti, kita bisa sama sama  mengamati, mengawasi sehingga memberi masukan sebelum nanti dia ditetapkan dan dipilih siapa yang menjadi pimpinannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur disebut sudah disiapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bapennas Suharso Monoarfo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). 

"Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh presiden ya bisa ditanya ke presiden ada di kantongnya beliau," ungkap Suharso.

Baca juga: UU IKN Resmi Disahkan DPR, Kepala Otorita Nusantara Ditunjuk Maksimal April 2022

Lebih lanjut, Ketum PPP itu mengaku tidak tahu pasti siapa nama calon pimpinan di IKN Nusantara.

Namun yang pasti, kata Suharso orang tersebut dinilai tepat untuk memimpin IKN.

"Saya tidak tahu tapi tentu pasti pilihannya pilihan orang yang tepat untuk itu," pungkasnya.

Sebelumnya pada 2 Maret 2020 lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung sejumlah nama yang akan mengisi kursi Kepala Badan Otorita IKN. Terdapat empat nama yang disebut sebut Jokowi diantaranya yakni:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang juga mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, dan  mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

Baca juga: Jokowi Selambat-lambatnya Angkat Kepala Otorita IKN Baru dalam 3 Bulan ke Depan

"Kandidatnya ada ya, yang namanya kandidat memang banyak. Pertama Pak Bambang Brodjo, kedua Pak Ahok, ketiga Pak Tumiyono, keempat Pak Azwar Anas," kata  Presiden di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta 2 Maret 2020 lalu.