TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (19/1/2022).

Dalam OTT tersebut, tim penindakan KPK mengamankan total lima orang.

Di antaranya hakim pada PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat, Panitera Pengganti PN Surabaya Hamdan, Pengacara dan Kuasa dari PT Soyu Giri Primedika Hendro Kasiono, Direktur PT Soyu Giri Primedika Achmad Prihantoyo, serta Dewi selaku sekretaris Hendro.

KPK pun telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.

Sebagai penerima suap, KPK menjerat Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat dan Panitera Pengganti PN Surabaya Hamdan.

Sementara sebagai pemberi suap, pengacara dan kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono ditetapkan tersangka.

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022) dini hari.

Tim KPK juga mengamankan bukti berupa uang senilai Rp140 juta dalam OTT tersebut.

OTT terhadap hakim dimaksud menambah daftar giat operasi senyap yang dilakukan KPK di bawah komando Firli Bahuri dkk.

Berikut daftar lengkap OTT era Firli Bahuri cs selama menjabat yang dihimpun Tribunnews.com:

1. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama lima orang lainnya dicokok KPK pada Selasa (7/1/2020) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Saiful Ilah divonis 3 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari kontraktor untuk pembangunan infastruktur di lingkungan Pemkab Sidoarjo sebesar Rp600 juta.

2. Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ditangkap KPK pada Rabu (8/1/2020).

Bersama calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku, Wahyu dijadikan tersangka. Namun hingga kini keberadaan Harun Masiku masih buron.

Bupati Kutai Timur Nonaktif, Ismunandar berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2020). KPK memeriksa Ismunandar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

3. Bupati Kutai Timur Ismunandar

KPK menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria pada Kamis (2/7/2020).

Pasangan suami istri tersebut terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur. Keduanya kini jadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang.

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Menteri KP Edhy Prabowo diringkus KPK pada Rabu (25/11/2020) sebelum melakukan kunjungan ke Hawaii, Amerika Serikat.

Majelis banding di PT DKI Jakarta memperberat vonis pidana bagi Edhy menjadi 9 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS subsider 3 tahun penjara.

5. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna ditangkap KPK, Jumat (27/11/2020).

Ajay divonis 2 tahun penjara atas kasus suap Rp1,6 miliar berkenaan dengan proyek pengembangan RSU Kasih Bunda.

6. Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

KPK mencokok Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo pada Kamis (3/12/2020).

Wenny divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap sejumlah Rp2,2 miliar dari sejumlah pengusaha terkait pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut TA 2020.

7. Menteri Sosial Juliari Batubara

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terjaring OTT KPK, Sabtu (5/12/2020).

Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti mengkorupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.

8. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap KPK pada Jumat (26/2/2021).

Vonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta dijatuhkan terhadap Nurdin karena terbukti menerima suap dan gratifikasi proyek infrastruktur.

9. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari

KPK mencokok Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Anggota DPR Hasan Aminuddin, Senin (30/8/2021).

Selain terlibat kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di Pemkab Probolinggo, pasangan suami istri itu juga dijerat dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.

10. OTT Hulu Sungai Utara

KPK menggelar OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan pada Rabu (15/9/2021).

Sebanyak tiga orang dijadikan tersangka dalam kasus ini, yaitu Maliki selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) HSU, Marhaini dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

11. Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur ditangkap KPK, Selasa (21/9/2021).

Dia dijerat kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Tahun 2021.

12. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK meringkus Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin pada Jumat (15/10/2021).

Dalam OTT di sebuah hotel di Jakarta ini, KPK mengamankan uang Rp1,5 miliar dari ajudan Dodi.

13. Bupati Kuantan Singingi Andi Putra

Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dicokok KPK pada Senin (18/10/2021).

Andi sempat menggugat KPK karena dijadikan tersangka. Tetapi hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Andi.

14. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK menjaring Wali Kota Rahmat Effendi dalam OTT pada Rabu (5/1/2022).

Rahmat dijerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa dan lelang jabatan di Pemkot Bekasi.

15. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dicokok KPK, Rabu (12/1/2022).

Dalam OTT yang digelar pada Rabu tersebut, tim KPK menyita uang Rp1 miliar dalam koper serta rekening bank dengan saldo Rp447 juta dan sejumlah barang belanjaan.

16. Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin terjaring OTT KPK pada Selasa (18/1/2022).

Ia terjerat kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat tahun anggaran 2020-2022.