Retno Marsudi Akui Beberapa Negara Bertanya Soal Larangan Ekspor Batubara
Retno Marsudi mengakui adanya beberapa negara yang menghubungi dirinya soal kebijakan larangan ekspor batubara yang diberlakukan pemerintah Indonesia
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi mengakui adanya beberapa negara yang menghubungi dirinya soal kebijakan larangan ekspor batubara yang diberlakukan pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu.
Hal tersebut ia ungkapkan kepada Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dalam wawancara khusus di Gedung Pancasila, kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat (21/1/2021).
“Ada beberapa negara yang menghubungi saya untuk menanyakan ‘sampai kapan (larangan ekspor batubara)?’ Karena banyak negara yang sebagian besar bergantung, ekspor batubara dari kita (Indonesia),” kata Retno.
Menlu RI membantah pertanyaan itu sebagai bentuk protes, akan tetapi sekedar menanyakan sampai kapan kebijakan tersebut berlaku.
“Mereka tahu bahwa ini kebijakan yang sifatnya temporer, dan mereka harus menghitung. Untuk menghitung itu mereka bertanya kira-kira sampai kapan? Karena mereka tau sifatnya ini temporer,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, kebijakan larangan ekspor batubara yang diberlakukan pemerintah beberapa waktu lalu berkaitan dengan adanya beberapa pihak yang tidak mematuhi Domestic Market Obligation (DMO).
Baca juga: Perbankan Diminta Hentikan Pendanaan ke Perusahaan Miliki Bisnis Batubara dan PLTU
Hal ini mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan batubara di dalam negeri.
Adapun DMO Batubara merupakan salah satu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk pengutamaan kebutuhan batubara dalam negeri terutama untuk sektor ketenagalistrikan.
“Sebelum kita meng-ekspor kan, dalam negeri kebutuhannya harus tercukupi dulu. Oleh karena itu diperlukan komitmen kepatuhan terhadap DMO bagi semua pemain batubara,” ujar Menlu.
“Saya kira waktu itu sifatnya temporer dan sudah mulai ditata ulang secara gradual. Sudah mulai dikembalikan lagi secara gradual,” lanjutnya.
Retno menegaskan bahwa kebijakan Indonesia soal batubara tersebut tidak disebabkan oleh faktor negara lain.
“Dari awal kebijakan itu dilakukan atau dibuat, memang kita tau sifatnya ini adalah temporer, karena ada kekurangan pasokan. Pada saat masing-masing pihak berkomitmen untuk memenuhi DMO, maka kekurangan ini pasti terjadi,” ujarnya.
