TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung RI memeriksa Vice President (VP) Bagian Treasury PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berinisial AB dalam dugaan korupsi pengelolaan keuangan di maskapai pelat merah tersebut.

"Saksi yang diperiksa antara lain AB selaku Vice President (VP) Bagian Treasury PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara," ujar Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer dalam keterangannya, Selasa (25/1/2022).

Selain AB, kata dia, penyidik juga memeriksa R selaku Senior Manager Garuda, Capt. AW selaku Executive Project Manager dan WW selaku PV Strategis and Network Planning Garuda.

"Ketiganya juga diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara," jelasnya.

Baca juga: Usut Dugaan Korupsi, Dirut Garuda-Citilink Diperiksa Kejagung

Baca juga: Polri Ungkap Asal-usul Puluhan Orang Jadi Penghuni Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Lebih lanjut, Leonard menuturkan pemeriksaan keempat saksi untuk mengambil keterangan yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi di maskapai plat merah tersebut.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Garuda Indonesia," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengungkapkan dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan pesawat seri ATR 72-600 PT Garuda Indonesia (Persero) ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Kami sedang menangani perkara ini dan hari ini kita naikkan menjadi penyidikan umum," kata Burhanuddin saat menggelar konferensi pers di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (19/1/2022).

Burhanuddin menyampaikan penyidik masih mendalami pengadaan pesawat ATR 72-600 Garuda Indonesia tersebut.

Namun, pihaknya juga akan mendalami beberapa pengadaan kontrak lainnya.

"Tahap pertama kita ada dalami pesawat ATR 72-600 dan kita pun tidak sampai di situ saja. Ada beberapa pengadaan kontrak pinjam atau apapun nanti kita masih akan kembangkan, mulai dari ATR, Bombardir, kemudian Airbus, Boeing, dan Rolls Royce. Kita kembangkan dan kita akan tuntaskan," jelas Burhanuddin.

Lebih lanjut, Burhanuddin menuturkan pihaknya segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat tangani kasus pengadaan pesawat Garuda Indonesia tersebut.

"Setiap penanganan kami nanti akan koordinasi dengan KPK. Karena KPK ada beberapa yang telah tuntas di KPK kita akan selalu koordinasi agar tidak terjadi nebis in idem," pungkasnya.

Kejagung Ungkap Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia