TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangam Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021, BNPT telah mencatat adanya 600 akun media sosial yang berpotensi menyebarkan paham radikal.

Dari jumlah tersebut sebanyak 409 akun berisi konten informasi serangan, 147 konten anti-NKRI, tujuh konten intoleran, dan dua konten atau akun lain terkait paham takfiri.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Selasa (25/1/2022) lalu.

Menanggapi temuan tersebut, Wakil Ketua Komisi III asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyampaikan pandangannya.

Baca juga: BNPT: Hanya Butuh Lima Menit, Generasi Muda Bisa Terpapar Paham Radikal Terorisme

Sahroni menyebut, kemajuan teknologi informasi sekarang ini memang membuat konten-knonten radikalisme makin merajalela, hingga BNPT harus terus meningkatkan kewaspadaannya sambil dan melakukan program pencegahan.

“Angka ini ini cukup mengkhawatirkan, karena menunjukkan semakin berkembang pesatnya paham radikalisme melalui media sosial. Karena itu saya meminta kepada BNPT agar terus meningkatkan pencegahan, monitoring dan penindakan terhadap akun-akun yang mengancam stabilitas negara ini,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (27/1/2022).

Selain itu, Sahroni juga menyorot tentang temuan BNPT lainnya yang menyebut bahwa ada lebih dari 100 pesantren di Indonesia yang terafiliasi teroris.

Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian, terutama mengingat para santri di pesantren masih berusia muda.

"BNPT juga perlu fokus dalam pencegahan paham radikal di pesantren, karena lembaga itukan diisi oleh anak muda. Jangan sampai mereka niatnya mau menuntut ilmu, ujungnya malah terpapar teroris. Karenanya saya mendorong BNPT untuk bekerjasama dengan berbagai stakeholder terkait untuk mencegah pemahaman radikal pada anak muda apapun medianya. Baik lewat sosmed, maupun pesantren," pungkasnya.