TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Sosial Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa angkat bicara soal pro kontra calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Menurutnya siapa pun bisa berpolemik dan menjadikan hal tersebut sebagai diskursus.

"Jika isunya soal sosial-politik dan outputnya menjadi polemik itu artinya demokrasi masih hidup di Indonesia," ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA, Minggu (31/1/20222).

Selain itu, Herry mengingatkan bahwa Presidenlah yang memiliki hak prerogratif soal jabatan Kepala Badan Otorita IKN.

"Lagipula kan kandidat calon Kepala Badan Otorita itu ada di tangan Presiden, meskipun berpolemik tentunya Presiden adalah orang yang paling mengerti siapa yang tepat untuk menjabat posisi ini,"ujarnya.

Baca juga: Ali Ngabalin Sebut IKN di Kalimantan Bukti Pemerintah Jadikan Indonesia Tak Lagi Jawa Sentris

Dia pun menyebutkan bahwa saat ini publik sebaiknya berfokus pada proses pengawalan terhadap implementasi APBN yang akan digunakan sebagai sumber dana pembangunan di IKN.

"Fokus kita adalah mengawal implementasi APBN yang benar dan tepat penggunaanya di IKN, jangan sampai praktik-praktik koruptif dan maladministrasi akan mewarnai proyek ini kedepannya," tutur Herry.

Herry meminta agar semua pihak tak melihat calon yang diusulkan dari perspektif tendesius apalagi beraroma SARA.

"PDIP kan usulkan Ahok, tidak ada yang salah dengan ini asal Pak Jokowi memang telah menetapkan indikator yang jelas dan terukur soal prasyarat kandidat Kepala Badan Otorita IKN dari sisi Kompetensi, Kapabilitas hingga Leadership," katanya.

Memang Herry menyampaikan bahwa IKN sejatinya dipimpin oleh sosok yang memiliki visi yang kuat, sinergi dengan pemerintah sekarang hingga bebas dari polemik hukum.

"Masih ada Ridwan Kamil, Risma atau bahkan Anies Baswedan dan calon lainnya semuanya layak sepanjang memenuhi kriteria yang dibuat oleh Presiden," kata Herry.

Namun Herry menyarankan agar Kepala Badan Otorita dipilih langsung oleh rakyat untuk menghindari polemik berkepanjangan.

"Bila terus berpolemik kapan pembangunan IKN bisa dimulai. Pertimbangannya ya Kepala Badan Otorita idealnya dipilih oleh rakyat. Ini bisa jadi solusi," tutup Herry.

Keputusan di tangan Jokowi