Tribun

Ini Alasan Kemendagri Serahkan Keputusan tentang PTM kepada Pemda

Ia menjelaskan PTM diatur oleh SKB 4 Menteri dan pihaknya tidak mau ambil resiko jika harus menaikkan level PPKM, misalnya dari level 2 ke level 3.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Ini Alasan Kemendagri Serahkan Keputusan tentang PTM kepada Pemda
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Foto ilustrasi: Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan jumlah terbatas pada pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) enggan mengambil resiko menaikkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejumlah daerah jika dikaitkan dengan pembelajaran tatap muka (PTM).

Oleh karena itu, Kemendagri menyerahkan keputusan pembelajaran tatap muka (PTM) kepada masing-masing pemerintah daerah (Pemda) dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro saat ditemui di kantor Kemenko PMK pada Kamis (3/2/2022).

“Jadi dengan SKB 4 Menteri itu semua pedomannya, tapi keputusan dari daerah masing-masing,” ujar Suhajar kepada media.

Ia menjelaskan PTM diatur oleh SKB 4 Menteri dan pihaknya tidak mau ambil resiko jika harus menaikkan level PPKM, misalnya dari level 2 ke level 3.

Baca juga: Usulan Gubernur Anies Soal Evaluasi Belajar Tatap Muka 100 Persen Ditolak Menko Luhut, Ini Alasannya

Level PPKM dapat digunakan sabagai acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan PTM, yang selanjutnya PTM berpedoman pada SKB 4 Menteri.

Namun yang ia tegaskan, kalau SKB 4 menteri salah satu poinnya juga berbasis pada masyarakat.

Jika ada orangtua atau wali murid yang keberatan jika anaknya harus melakukan PTM, maka dikembalikan lagi kepada keputusan masing-masing daerah.

Terkait hal ini, Suhajar mengatakan pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, termasuk dengan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Baswedan Curhat Tak Punya Kewenangan Setop Belajar Tatap Muka, Sampaikan Usul Ini ke Luhut

“Seperti jika ada masyarakat yang belum mau anaknya sekolah, ya gak bisa dipaksa. Jadi semangat kita untuk menangani PTM ini tetap dalam asas kehati-hatian, karena walaupun omicron ini dampaknya ringan, tapi kan masih dalam konteks pandemi, jadi tetap berhati-hati. Karena kalau masih dalam konteks pandemi, kalau dia menyebar, tetap perlu ditangani secara komprehensif,” ujarnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas