Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tindakan penangkapan warga yang kontra atas penambangan andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, oleh aparat keamanan mendapatkan respon keras dari Pengurus Pusat Pemuda Katolik.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma mengecam adanya tindakan penangkapan yang dialami warga.

Menurut Gusma, tidak dapat dibenarkan melakukan represifitas atas nama pembangunan.

Ia meminta semua pihak memegang dan mengutamakan prinsip kemanusiaan dengan memilih pendekatan yang efektif.

“Wadas menjadi ironi bagi kita semua sebagaimana atas nama pembangunan justru mengorbankan nilai kemanusiaan. Pemuda Katolik berdiri berpihak kepada rakyat yang mengalami kesewenang–wenangan dan ketidakadilan," kata Gusma dalam keterangannya, Rabu (9/2/2022).

Gusma meminta Kapolri bertanggungjawab jika dugaan adanya tindak kekerasan dan represif di Wadas terus berlanjut, serta meminta Polri mengusut tuntas dan memberikan sanksi bagi aparat kepolisian jika ada yang melakukan kekerasan terhadap warga Desa Wadas.

Baca juga: Istana akan Evaluasi Penerjunan Aparat di Desa Wadas

Gusma pun mempertanyakan sekaligus menagih janji Visi PRESISI Kapolri dimana Polri akan Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan sebagaimana disampaikan Jenderal Listyo pada saat fit & proper test sebagai Calon Kapolri. Ini momentum pembuktian bagi Polri yang Presisi.

“Janji Jenderal Listyo waktu itu bagaimana Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui analisis berdasarkan pengetahuan data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin dan mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggungjawab dan berkeadilan. Maka untuk itu dengan kasus Wadas ini apakah janji itu sudah ditunaikan?” tutur Gusma.

Baca juga: Jelaskan Pro Kontra Warga di Desa Wadas, Mahfud MD: Penolakan Tak Akan Berpengaruh Secara Hukum

Pemuda Katolik pun meminta pihak–pihak terkait untuk melakukan dialog dan memberikan atensi persuasif sehingga tidak terulang kejadian yang serupa.

Jawa Tengah warganya guyub, rukun, dan gotong royong, jadi rembug bersama adalah solusi dari persoalan di Wadas.

Gusma juga sudah menginstruksikan kader dan pengurusnya di Jawa Tengah, khususnya di Purworejo untuk turun ke lapangan, berkoordinasi dan bergabung dalam aliansi perjuangan dalam rangka terlibat dan berpihak dalam kasus Wadas ini.

Sudah Dikembalikan Kepada Keluarga

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan bahwa 64 warga Desa Wadas yang ditangkap sudah dikembalikan kepada pihak keluarga.

"Saat ini beberapa warga yang diamankan karena sesuatu hal, saat ini semuanya sudah dikembalikan kepada keluarganya," ujar Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/2/2022).

Ramadhan menyampaikan ada seorang warga yang harus dilakukan proses isolasi lantaran reaktif Covid-19.

Warga itu kini telah dibawa ke tempat isolasi terpusat di daerah Jawa Tengah.

Baca juga: Ricuh di Wadas, PAN: Jangan Demi Pembangunan Rakyat Dikorbankan

"Didapat 1 warga yang terkonfirmasi Covid-19 sehingga menjalani isolasi terpusat," kata Ramadhan.

Diberitakan sebelumnya, ratusan personel memaksa masuk dan mengepung Desa Wadas pada Selasa (8/2/2022) pagi.

Polisi menyusuri desa sambil mencopot sejumlah spanduk yang berisi penolakan tambang batu andesit untuk Bendungan Bener.

Baca juga: Pimpinan DPR Kirim Pesan WhatsApp Kepada Kapolri Minta Kedepankan Dialog Tangani Polemik di Wadas

Polisi juga menangkap puluhan warga yang dianggap melawan. Setidaknya 63 orang ditangkap mulai dari lansia hingga anak di bawah umur.

Kedatangan aparat diklaim untuk mendampingi tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.