Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat Berharap Muncul Nama Baru Komisioner KPU Periode 2022-2027

Pengamat politik Hermawan Sulistyo pun menyebut, calon komisioner KPU periode 2022-2027 sebaiknya bukan dari kalangan petahana.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Pengamat Berharap Muncul Nama Baru Komisioner KPU Periode 2022-2027
Lutfy Mairizal Putra/Kompas.com
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (4/11/2016). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI akan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada calon anggota KPU - Bawaslu pada 14-16 Februari 2022.

Pengamat politik Hermawan Sulistyo menyebut  calon komisioner KPU periode 2022-2027 sebaiknya bukan dari kalangan petahana.

Pasalnya, masyarakat dinilai membutuhkan sosok baru untuk menempati posisi lembaga pemilihan tersebut.

"Untuk regenerasi dan sirkulasi elite sebaiknya ya jangan incumbent lah. Masih banyak yang lain yang jago-jago," kata Hermawan Sulistyo, Rabu (9/2/2022).

Peneliti bidang perkembangan politik lokal itu pun mengatakan masyarakat bisa berharap pada nama-nama baru untuk menjabat komisioner KPU.

Baca juga: Komisi II DPR Minta Calon Komisioner KPU-Bawaslu Lakukan Tes PCR Jelang Fit and Proper Test

Meskipun dirinya menyadari bahwa nama-nama baru itu tidak bisa dijamin lebih baik.

"Kalau yang lama kan tidak bisa kita harapkan untuk lebih baik," ungkapnya.

Berita Rekomendasi

Hermawan pun meminta kepada Komisi II DPR yang akan menggelar fit and proper test untuk menelusuri integritas para calon anggota KPU.

Menurutnya, anggota Komisi II bisa mengonfirmasi nama-nama itu ke rekan atau lingkungan sekitarnya.

"Sangat mudah kok profiling. Tanya teman-teman mereka. Indonesia itu sempit, pasti lingkungan tahu," jelasnya.

Selain itu, anggota Komisi II juga perlu mendalami kekayaan para calon anggota KPU.

Ia menyebut Komisi II bisa bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri transaksi mencurigakan dari masing-masing calon.

"Pansel bisa minta data ke PPATK. Indikasi korupsi bukan dari uang masuk, melainkan dari spending (belanja atau uang keluar,red)," katanya.

Diketahui, Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode Jabatan 2022-2027 menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan 14 nama hasil proses seleksi, di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (6/1/2022).

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas