TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peringatan Hari Pers Nasional yang dilakukan secara virtual pada Rabu (9/2/2022).

Dalam pidato, dirinya menyoroti industri pers yang menurutnya mengalami tekanan dalam dua tahun terakhir seperti saat pandemi Covid-19 sampai di Indonesia hingga masuknya platform media asing.

"Saya tahu dalam dua tahun terakhir, industri pers nasional mengalami tekanan yang luar biasa beratnya yaitu dengan mengatasi tekanan akibat pandemi, mengatasi tekanan akibat disrupsi digital, dan juga mengatasi tekanan dari berbagai platform raksasa asing."

"Tekanan platform asing tersebut pun menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media-media arus utama," ucap Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Selain itu, Jokowi juga menilai adanya perubahan drastis mengenai lanskap persaingan media sehingga menghadirkan persaingan yang pelik.

Baca juga: DAFTAR 60 Ucapan Hari Pers Nasional 9 Februari 2022, Kirim ke WA atau Jadikan Status di Medsos

Baca juga: HPN 2022, Kemenag Ungkap Lima Peran Strategis Pers di Indonesia

"Perubahan drastis lanskap persaingan media melahirkan berbagai persoalan pelik yaitu munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar jumlah klik atau views."

"Selain itu juga membanjirnya konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan." jelas Jokowi.

Lantas, terkait tekanan yang disorotinya, Jokowi menginginkan adanya transformasi dari media arus utama agar semakin invoatif.

"Media-media mainstream atau arus utama harus secepatnya bertransformasi dan harus semakin inovatif dengan meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat," ucap Jokowi.

Selain tekanan yang dihadapi, Jokowi juga menyoroti mengenai ekosistem industri pers yang menurutnya harus diperbaiki agar menciptakan persaingan yang lebih seimbang.

Ia pun menawarkan beberapa cara untuk memperbaiki ekosistem industri pers tersebut yaitu dari pembuatan undang-undang baru hingga pembuatan Peraturan Pemerintah (PP).

"Ada beberapa pilihan yang mungkin segera bisa kita (Presiden, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers) putuskan, apakah segera mendorong undang-undang baru atau yang kedua merevisi undang-undang yang lama."

"Atau yang paling cepat adalah dengan Peraturan Pemerintah atau PP," kata Jokowi.

Jokowi menginginkan dengan adanya perencanaan ini maka ia berharap industri pers akan semakin kuat dan sehat.