TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengeluarkan pernyataan resmi soal ketegangan polisi dan warga dalam pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). 

Sebelum menyampaikan pernyataan resmi tersebut, Mahfud MD mengaku sudah melakukan rapat dengan sejumlah pejabat utama mulai dari Polri, TNI, Kemendagri, KemenPUPR, Gubernur Jateng, Kapolda Jateng, Pangdam Diponegoro, Kabinda Jateng, dan sejumlah pejabat terkait. 

Mahfud juga mengatakan telah melakukan pertemuan tertutup dengan Komnas HAM untuk mendiskusikan dan mencari informasi yang akurat. 

Baca juga: Ahli: Kasus Wadas Korupsi Pasal yang Pelakunya Penegak Hukum, Lebih Jahat Ketimbang Korupsi Uang

Berikut pernyataan lengkap pemerintah sebagaimana disampaikan Mahfud MD dan dikutip Tribunnews.com, Rabu (9/2/2022): 

"Terkait itu saya akan menyampaikan pernyataan pemerintah sebagai berikut:

1. Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Desa Wadas pada hari Selasa kemarin itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial karena Desa Wadas itu dalam keadaan tenang dan damai.

Terutama sekarang ini. Yang tidak percaya boleh ke sana, siapa saja, pintu terbuka. 

2. Situasi di Desa Wadas sekarang ini normal dan kondusif.

Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan, semuanya.

Sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban, atau penyiksaan.

Selanjutnya pada proses pengamanan kemarin memang sempat terjadi gesekan di lapangan tetapi gesekan itu hanya ekses dari kerumuman warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra pembangunan dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan di dalam gesekan antar warga itu.

3. Kegiatan pengukuran tanah oleh petugas Kanwil BPN Jateng akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan perseuasif dan dialogis.

Seluruh tahapan rencana pegiatan penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan menyertakan Komnas HAM.

Yang saya peroleh dari keterangan Komnas HAM, memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda. Ada yang pro ada yang kontra. Seperti biasa.