Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

1.155 ASN Kementerian Hukum dan HAM Terpapar Covid-19 Varian Omicron

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto mengatakan, setidaknya ada 1.155 aparatur sipil negara (ASN) yang turut terpapar.

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in 1.155 ASN Kementerian Hukum dan HAM Terpapar Covid-19 Varian Omicron
Shutterstock
Ilustrasi Covid-19 varian Omicron. 

Terakhir, kata dia, Kemenkumham telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Sekjen No. SEK-5.OT.02.02 tahun 2022 tentang Perpanjangan Ke-25 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Kemenkumham Wilayah Jawa Bali.

SE itu mengatur terkait kedisiplinan pegawai dala. menerapkan protokol kesehatan dan aktif melakukan pencegahan Covid-19.

Di mana dalam SE itu tertuang seruan untuk menunda semua perjalanan dinas hingga 21 Februari 2022.

Setiap kegiatan kunjungan fisik diganti dengan komunikasi secara daring dan menghindari kegiatan mengundang banyak orang.

"Keselamatan pegawai adalah hukum yang tertinggi. Mari kita semangat untuk kembali zero case di Kemenkumham," tukasnya.

Adapun untuk detail per unit utama dan kanwil Kemenkumham yang terpapar Covid-19 varian Omicron berdasarkan data hingga Kamis, 09 Februari 2022 sampai dengan pukul 15.00 WIB, adalah sebagai berikut:

Unit Utama :

Rekomendasi Untuk Anda

- Ditjenim : 60 Pegawai;
- Ditjen Pas : 50 Pegawai;
- Setjen : 37 Pegawai;
- BPSDM : 29 Pegawai;
- Ditjen AHU : 28 Pegawai;
- Ditjen KI : 23 Pegawai;
- Ditjen HAM : 15 Pegawai;
- BPHN : 14 Pegawai;
- Ditjen PP : 13 Pegawai;
- Itjen : 9 Pegawai;
- Balitbang : 7 Pegawai;

Unit Kanwil :

- DKI Jakarta : 230 Pegawai;
- Banten : 66 Pegawai;
- Jabar : 34 Pegawai;
- Jatim : 26 Pegawai;
- Bali : 24 Pegawai;
- Jateng : 14 Pegawai;
- Lampung : 11 Pegawai;
- NTB : 10 Pegawai;
- Kalsel : 8 Pegawai;
- DIY : 7 Pegawai;
- Kaltim : 5 Pegawai;
- Sumsel : 5 Pegawai;
- Kalbar : 3 Pegawai;
- Kalteng : 3 Pegawai;
- Papua : 3 Pegawai;
- Sulut : 3 Pegawai;
- Sulsel : 2 Pegawai.
- Sulteng : 2 Pegawai.
- Sumbar : 2 Pegawai.
- Aceh : 1 Pegawai.
- Papua Barat : 1 Pegawai.

Serta sisanya merupakan pegawai Taruna dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) di lingkungan kerja Kemenkumham.

Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas