TRIBUNNEWS.COM - PT Smart Cakrawala Aviation atau Smart Aviation terpilih menjadi penyewa hanggar baru di Bandar Udara Robert Atty Bessing di Malinau, Kalimantan Utara.

Sebelumnya, CEO PT Smart Cakrawala Aviation atau Smart Aviation, Pongky Majaya bercerita niat utama Smart Aviation untuk menyewa hanggar agar bisa turut membantu pembangunan di Kalimantan Utara.

Bupati Malinau memberikan respons postif. 

Pongky mengatakan dirinya diminta agar mengajukan penawaran dan proposal terkait hanggar. 

Pongky menjelaskan, nantinya yang memiliki penawaran lebih baik akan dipilih menjadi penghuni baru di Hanggar di Bandar Udara Robert Atty Bessing.

"Pak Bupati memberikan respons positif, siapapun operator yang mau masuk sebanyak banyak mungkin itu lebih bagus. Saya menceritakan ke Pak Bupati, memungkinkan nggak hanggar itu kita sewa? Pak Bupati bilang sudah ada yang sewa kecuali pada saat jatuh tempo. Seperti tahun-tahun lalu, siapa pun mengajukan penawaran dan kami (Bupati) yang menilai program siapa yang terbaik," jelas Pongky Sabtu (12/2/2022) malam dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Jadi Penyewa Hanggar Baru, CEO Smart Aviation Ungkap Program yang Diajukan Kepada Pemda Malinau

Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa dan Pemerintah daerah (pemda) setempat memilih Smart Aviation lantaran penawaran yang diberikan lebih baik dibanding Susi Air.

"Iya tidak ada masalah lain kok. Kontrak sudah habis dan kita sepakat untuk memberikan kepada siapa saja. Kita sebagai pemilik kan apa salahnya," jelas Wempi.

Di sisi lain, kata Wempi, pihaknya masih menunggu pihak Susi Air untuk memberikan berita acara penyerahan hanggar kepada Pemda.

Selanjutnya, hanggar tersebut baru bisa ditempati oleh Smart Aviation.

"Saya menunggu laporan. Saya baru dengar laporannya kan sudah kosong. Susi sudah mengeluarkan satu pesawat yang kemarin belum bisa dikeluarkan karena alasannya masih menunggu sparepart sekian bulan kan dia minta. 3 bulan kan dia minta."

"Ternyata bisa dikeluarkan dengan cepat. Dan itu bisa dikeluarkan secara mandiri dan kami tidak ikut keluarkan satu pesawat itu," jelas Wempi.

Baca juga: CEO Smart Aviation Jelaskan Kronologis Pengajuan Sewa Hanggar di Malinau

Baca juga: Diusir dari Hanggar, Susi Air Somasi Bupati dan Sekda Malinau: Minta Ganti Rugi Rp8,9 M

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, program yang diajukan dinilai juga menjadi daya tarik Smart Aviation sebagai penghuni baru.   

Pongky mengungkapkan program yang ditawarkan perseroan kepada Pemda Malinau jika mereka terpilih menjadi penyewa hanggar baru.

Program pertama, kata Pongky, Smart Aviation selalu memberdayakan putra-putri lokal untuk bekerja di perusahaan besutannya. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pilot hingga teknisi yang berasal dari penduduk daerah setempat.

"Prinsipnya Smart Aviation kita beroperasi di suatu daerah, kami mencoba memberdayakan anak anak lokal. Yang kami berdayakan bukan cuma kelas karyawan rendahan tapi hingga pilot sampai engineering kita sekolahkan. Itu sebagai CSR," ujar Pongky.

Pongky menyebut perusahaan juga membatasi pilot asing bekerja di Smart Aviation.

Hal ini yang dianggap menjadi nilai positif perusahaannya terpilih menjadi penyewa baru hanggar di Malinau.

"Kami membatasi pilot asing untuk terbang di perusahaan kami, kecuali instruktur. Itu yang menyebabkan mungkin penilaian Pak Bupati dan tim. Saya kira itu poin positif kami," jelas Pongky.

Lebih lanjut, Pongky menyatakan bahwa Smart Aviation juga telah memiliki Authorized Maintenance Organization (AMO).

Dengan begitu, operator lain bisa bekerja sama untuk memakai Hanggar untuk kegiatan maintenance bersama-sama tanpa adanya monopoli.

"Kami punya AMO, AMO itu bengkel pesawat. Yang kami tawarkan adalah ketika kami menempati hanggar tersebut sangat terbuka kemungkinan siapapun operatornya untuk ikut bersama sama menggunakan bersama," jelas Pongky.

Dengan begitu, kata dia, program tersebut tak hanya menguntungkan satu pihak saja.

Di sisi lain, Pemda Malinau juga turut merasakan dampak dengan kebijakan tersebut.

"Sehingga yang diuntungkan oleh Pemda semakin banyak operator yang beroperasi yang diuntungkan adalah Pemda sendiri. Masyarakat yang memerlukan bisa memilih antara A B C D," pungkas Pongky.

(Tribunnews.com/MilaniResti/IgmanIbrahim)