Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Ilmate Kemenperin dan Direktur PT Krakatau Steel (KS), pada Senin (14/2/2022).

Sesaat setelah pemaparan dari PT Krakatau Steel, pimpinan sidang Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi secara tegas mengusir mitra Komisi VII Direktur PT Krakatau Steel dari ruang rapat setelah debat panas dan menantang balik untuk keluar rapat.

Pengusiran itu, disebabkan penjelasan Direktur KS yang kurang komprehensif dan mangkir berkali - kali dari undangan rapat yang dilayangkan Komisi VII.

Baca juga: Komisi VII DPR Usir Dirut Krakatau Steel Silmy Karim dari Forum Rapat, Ini Sebabnya

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan sikap yang ditujukan Direktur Krakatau Steel sangat over reaktif.

"Sikap reaktif ini sampai mengabaikan etika persidangan dan kehormatan DPR," ujar Lamhot yang juga hadir dalam RDP tersebut.

Menurut Lamhot, Krakatau Steel merupakan perusahaan besar tapi seperti kerupuk, sebab keropos dan tak berisi.

Puluhan tahun, lanjut Lamhot, perusahaan ini mengimpor bahan baku tapi keuntungan yang didapat hanya dari bisnis trading.

"Ini sebenarnya yang harus kita pertanyakan, ada kartel besar di belakang Krakatau Steel ini. Apa yang ditunjukan dengan sikap Dirutnya tadi semakin menunjukan ada kartel besar di belakang mereka, rasanya ada yang ditutup-tutupi oleh Direksi KS, makanya dari awal saya mengusulkan agar dibentuk Panja Baja, untuk mengusut tuntas dan investagi menyeluruh Krakatau Steel," ucap Lamhot.

Baca juga: Krakatau Steel Mulai Hitung Ceruk Proyek Pembangunan IKN Nusantara

Pimpinan sidang Bambang Haryadi menegaskan perlu ada investigasi secara menyeluruh terhadap Krakatau Steel ini, sebab anak usaha BUMN tapi hidup dengan mencari keuntungan dari trading bukan dari potensi baja yang bisa dimaksimalkan.