Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menyoroti soal twit Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang mengusulkan agar Direksi BUMN tak usah melakukan rapat dengan DPR RI.

Hal tersebut buntut dari diusirnya Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim saat rapat dengan Komisi VI DPR RI.

Menurut Andre Rosiade, Fahri Hamzah juga pernah memanggil BUMN saat masih menjadi anggota DPR.

"Bang Fahri Hamzah itu kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Bang Fahri Hamzah itu kan pernah jadi anggota DPR, bahkan pernah menjadi anggota Komisi VI DPR RI, yang dulu kerjanya itu Bang Fahri juga suka memanggil direksi-direksi BUMN, itu kerja Bang Fahri sebelum dia di Komisi III," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).

Dia menjelaskan pada 2014-2019, Fahri Hamzah pernah menjadi anggota Komisi VI, dan pernah memanggil jajaran direksi BUMN.

"Masak Bang Fahri lupa?" lanjutnya.

Andre pun heran saat Fahri mengusulkan agar rapat Direksi BUMN dan DPR ditiadakan.

Baca juga: Fahri Hamzah Cemas Jika Daulat Partai Politik Menguat dalam Pemilu 2024

Menurut Andre, rapat itu sebagai fungsi pengawasan DPR.

"Jadi kok sekarang setelah Bang Fahri nggak jadi anggota DPR RI melarang anggota DPR RI memanggil BUMN? Ini kan pemanggilan itu dalam rangka fungsi pengawasan," kata Andre.

Andre kemudian mencontohkan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi VI DPR kepada BUMN itu. Salah satunya membantu menyelamatkan BUMN yang bermasalah.

"Contohnya saya kasih tahu Bang Fahri, sekarang banyak BUMN bermasalah, BUMN yang secara teknikal bangkrut, sekarang Komisi VI memanggil dalam rangka fungsi pengawasan dan juga memberikan dukungan politik bagaimana BUMN-BUMN yang sekarang secara teknikal bangkrut itu bisa bangkit dan pulih kembali," kata dia.

Lebih lanjut, Andre menyebut dalam rangka membantu BUMN itulah, dibentuk panitia kerja (panja).

"Contoh Waskita, baru kemarin kita rapat dan Dirut Waskita Karya untuk membantu bagaimana proses Waskita Karya itu bangkit dan pulih kembali. Lalu yang kedua kita barusan saja, kemarin, juga Komisi VI membentuk Panja Penyelamatan Garuda, untuk apa tujuannya? Untuk melakukan fungsi pengawasan kita dan membantu Garuda bisa kembali pulih dan melakukan fungsi pengawasan dalam proses-proses penyelamatan Garuda," kata dia.

Baca juga: Andre Rosiade Ungkap Alasan Komisi VI Setujui Pembentukan Panja Penyelamatan Garuda Indonesia

Selain itu, Andre menjelaskan alasan Komisi VI tidak memanggil Komisaris BUMN. Menurutnya, yang memahami persoalan BUMN adalah direksi.

"Dan kita tidak pernah memanggil komisaris, karena komisaris itu fungsinya tidak menjalankan organisasi perusahaan. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan perusahaan secara detail tentu kami mengundang direksi, karena direksinya sehari-hari bekerja mengurus perusahaan," katanya.

Seperti diketahui, Fahri menyampaikan usul tersebut melalui Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (15/2/2022) lalu.

Baca juga: Anggota DPR Andre Rosiade Sampaikan Aspirasi Warga Pesisir Selatan Soal Pemerataan Jaringan Seluler

Fahri menilai rapat dengan BUMN di DPR justru membuat pejabat perusahaan 'pelat merah' itu jadi bermental politik, yang berimbas rusaknya profesionalisme direksinya.

"Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!" ujar eks Wakil Ketua DPR RI itu.