TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan vonis mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah. 

KPK akan menjerat Azis jika ada bukti tambahan dari putusan kasus suap itu yang mengarah ke kasus dugaan korupsi DAK Lampung Tengah.

"Tentu jika kemudian ditemukan ada peristiwa pidana korupsi dan ada cukup bukti permulaan maka kami pastikan siapapun yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum akan ditetapkan sebagai tersangka," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (17/2/2022).

Ali enggan memerinci lebih lanjut perkembangan kasus itu karena masih di tahap penyelidikan. 

Namun, dia memastikan pihaknya masih mencari bukti untuk menjerat tersangka dalam kasus tersebut.

"Hingga saat ini penyelidikan masih terus dilakukan," kata Ali.

KPK menegaskan tidak akan pandang bulu ke Azis. 

Jika ada bukti yang cukup, KPK bakal menetapkan Azis sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi DAK Lampung Tengah.

Baca juga: Keterangan Aliza Gunado Dikesampingkan oleh Hakim dalam Sidang Vonis Azis Syamsuddin, Kenapa?

Muhammad Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan, karena terbukti memberi suap senilai Rp3,099 miliar dan 36.000 dolar AS, sehingga totalnya sekitar Rp3,619 miliar, kepada eks penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain.

Majelis hakim, yang terdiri dari Muhammad Damis, Fazhal Hendri dan Jaini Bashir, juga mencabut hak politik politikus Partai Golkar itu selama 4 tahun ke depan.

Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang meminta agar Azis divonis 4 tahun dan 2 bulan penjara, ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Perkara ini diawali saat KPK melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017, sejak 8 Oktober 2019, dimana diduga ada keterlibatan Azis dan kader Partai Golkat Aliza Gunado sebagai pihak penerima suap.

Azis berusaha agar dirinya dan Aliza tidak dijadikan tersangka oleh KPK.