Menteri PPN Sebut 8 Arah Kebijakan RKP 2023, Salah Satunya Pembangunan Ibu Kota Negara
Pemerintah telah menetapkan delapan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Tahun 2023.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan delapan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Tahun 2023.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa hal itu merupakan petunjuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah diputuskan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan Suharso dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2022 melalui virtual, Senin (21/1/2022).
"Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden maka tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga untuk mencapai itu, ada delapan arah kebijakan," kata Suharso.
Baca juga: Perkuat Ekosistem Pangan, KRKP Dukung Terobosan Erick Thohir Gabungkan BUMN Pangan
Suharso pun merinci arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2023, yakni pertama percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kedua, kata Suharso, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan.
"Problem kesehatan dan pendidikan itu clear, jelas, targetnya mudah untuk dicapai," ucapnya.
Lalu, arah kebijakan ketiga yakni penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerjaan yang layak (decent job).
"Pekerjaan-pekerjaan yang memang mendapatkan penghasilan yang lebih baik setidak-tidaknya penghasilan sebelum adanya Covid-19." tutur Suharso.
Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, lanjutnya, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan terutama untuk hilirisasi.
"Dan hiliriasi ini terbukti dari satu sektor saja misalnya, dari nikel itu nilainya itu bisa dari 1 miliar dolar jadi puluhan miliar dollar," ucap Ketua Umum PPP ini.
"Begitu dia di-stop dalam bentuk komoditas, harus dalam bentuk barang jadi itu nilainya naik 20 kali lipat," sambubgnya.
Keenam, kata Suharso, adalah pembangunan rendah karbon dan transisi energi. Dimana, kebijakan itu merupakan respons terhadap perbuahan iklim termasuk untuk mencapai net zero emission Indonesia pada tahun 2060
Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi.
Kemudian, yang ke delapan adalah soal pembangunam Ibu Kota baru.
"Dan terakhir adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)," jelas Suharso.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.