Poin berikutnya, kata dia, adalah menguatnya aktor non negara khususnya korporasi.

Menurutnya, hal tersebut tampak dari setiap laporan tahunan Komnas HAM bagaimana besarnya jumlah keterlibatan korporasi dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Poin selanjutnya, kata dia, risiko keamanan dan konflik baik terkait tantangan baru ekstremisme kekerasan maupun faktor-faktor lain.

Ia berpendapat pembangunan yang eksploitatif juga menjadi faktor terjadinya risiko keamanan dan konflik termasuk sejumlah persolan di wilayah-wilayah khusus seperti Papua.

Poin ketujuh, lanjut dia, adalah memperkuat partisipasi politik secara lebih bermakna agar tidak terjebak pasa proseduralisme.

Baca juga: Komnas HAM Ungkap Renggangnya Relasi Sosial di Desa Wadas Sudah Turun ke Anak-Anak

Proses demokratisasi kita, kata dia, sudah berlangsung lebih dari 20 tahun.

Untuk itu bagaimana agar proses demokratisasi itu tidak semata dalam ruang formal prosedural tetapi lebih substantif dan bermakna turut menjadi tantangan.

"Terakhir tentunya kita tidak bisa melepaskan tantangan terkait perlindungan kelompok rentan dan marjinal untuk memastikan mereka mendapatkan akses dan perlindungan yang setara. Itu juga menjadi tugas penting Komnas HAM lima tahun ke depan," kata dia.