TRIBUNNEWS.COM - Enam partai politik (parpol) non-parlemen sepakat membentuk koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024. 

Keenam parpol non-parlemen tersebut, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP), Partai Garuda, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Tak hanya itu, kedepannya Partai Berkarya juga akan bergabung. 

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengklaim suara dari keenam parpol tersebut setara dengan 13.5 juta orang. 

Baca juga: Tak Risau Hasil Survei Litbang Kompas, Golkar Pastikan All Out Menangkan Airlangga di Pilpres 2024

Baca juga: Usulan Cak Imin soal Pemilu 2024 Ditunda Buat Parpol Lain Geram, PKS hingga Demokrat Beri Kritik

Lebih lanjut jika dikonversikan akan menjadi 90 kursi di Senayan. 

"Kita membuka wacana, untuk keikutsertaan dalam pilpres tahun 2024 mengingat kami berenam ini ditambah Partai Berkarya, itu totalnya 13.5 juta lebih suara tahun 2019," ungkap Hary , dalam Pertemuan Ketua Umum Parpol Nonparlemen, Rabu malam (23/2/2022), dikutip dari Kabar Siang tvOnenews.

"Jadi bukan suara yang kecil dan itulah kami mewacanakan untuk berkoalisi untuk berpartisipasi di pilpres 2024 nantinya," sambungnya.

Konsolidasi parpol ini bertujuan untuk menciptakan poros baru diluar parpol parlemen untuk maju ke Pilpres 2024. 

Untuk nama dari parpol ini nantinya, sampai saat ini belum memiliki nama. 

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Sekjen PBB Afriansyah Noor menyatakan pertemuan itu diinisiasi oleh Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Pertemuan enam parpol koalisi nonparlemen ini tadi malam di salah satu restoran di Jakarta Pusat, yang digagas, inisiatornya oleh Ketua Umum Perindo Pak Hary Tanoe," kata Afriansyah saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (24/2/2022).

"Nah intinya kami tujuh parpol minus Partai Berkarya itu bersepakat membentuk koalisi partai parlemen masa depan," imbuhnya.

Baca juga: DPD RI Akan Gugat Presidential Threshold ke MK

Ferry juga menyinggung banyaknya suara terbuang sia-sia yang telah didapatkan parpol non-parlemen itu.

"Koalisi ini sendiri sekarang suaranya yang terbuang itu ada 13,5 juta lebih suara kita. Kalau dihitung hitung dengan partai yang di parlemen itu kita bisa kalau kita bersatu 7 parpol ini 9 hampir 10 persen itu setara dengan pemenang kedua setelah fraksi PDIP," ujarnya.

"Nah jadi kita bersepakat dalam pertemuan itu akan menggagas konsep-konsep keIndonesiaan untuk membangun Indonesia ke depan," lanjutnya.

Gugat Presidential Threshold ke MK

Tak hanya wacana untuk berkoalisi jelang Pilpres 2024.

Keenam parpol itu juga berencana untuk menggugat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Relawan Malang Raya Deklarasi Dukung Gus Muhaimin Maju di Pilpres 2024

Menurutnya, mereka berhak mengajukan gugatan presidential threshold.

Hal tersebut lantaran mereka sebagai peserta pemilu 2019.

Lebih lanjut, koalisi ini saat ini sedang mempersiapkan tim untuk mengajukan gugatan tersebut.

"Segera kami sedang menyusun untuk membentuk tim melakukan gugatan tersebut. Tapi tidak semua parpol yang bisa menggugat karena ada sebelumnya seperti Hanura itu kan pernah ada di fraksi DPR," kata Afriansyah. 

"Jadi kemungkinan besar Hanura tidak dilibatkan dalam menggugat karena dia sudah pernah ikut terlibat dalam membuat keputusan UU tersebut," pungkasnya.

Diketahui, masing-masing parpol dalam pertemuan ini diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dari masing-masing partai. 

Partai Perindo dihadiri oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen Ahmad Rofiq.

Dari PSI hadir Ketua Umum Giring Ganesha dan Sekjen Dea Tunggaesti. Sementara dari PBB dihadiri Wakil Ketua Umum Tatang Zaenuddin dan Sekjen Afriansyah Noor. Kemudian untuk PKP dihadiri Yussuf Solichien.

Sementara itu dari Partai Garuda dihadiri oleh Ahmad Ridha Sabana dan Sekjen Abdullah Mansuri. Kemudian Partai Hanura sendiri diwakili oleh Suhendri.

(Tribunnews.com/Milani Resti/ Chaerul Umam)