Laporan wartawan Tribun-Video, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desain gedung DPR, MPR, dan DPD di ibu kota baru akan disayembarakan.

Hal tersebut dinyatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di gedung Radio Republik Indonesia (RRI), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2022).

Menurut Basuki Hadimuljono, sayembara tersebut merupakan wujud dari pemerintah melibatkan masyarakat dalam membangun ibu kota baru.

Drummer Elek Yo Band itu menambahkan, pembangunan ibu kota baru harus melibatkan masyarakat secara luas, agar semua rakyat Indonesia merasa memiliki.

Bangunan-bangunan yang akan dibangun di ibu kota baru, kata Basuki Hadimuljono, nantinya akan berbeda dengan bangunan-bangunan konvensional yang ada saat ini di Jakarta maupun di kota lain.

Tidak akan ada banyak sekat di gedung-gedung baru di ibu kota baru nanti, agar semua terlihat transparan.

Rencana Bangun IKN Tidak Ujug-Ujug

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan rencana membangun Ibu Kota Negara (IKN) Baru, tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Bahkan perencanaan ini sudah didahului dengan melakukan studi literatur pemindahan kota-kota di dunia.

Basuki mengatakan sekiranya sudah pemerintah telah melakukan studi literatur kepada 99 kota dunia, baik kota yang dianggap berhasil maupun kurang berhasil.

“Kami ingin melaporkan, visi Presiden disampaikan pada 16 Agustus 2019. Jadi itu tidak ujug-ujug. Mungkin satu atau dua tahun sebelumnya kami sudah selesai melakukan studi literatur pemindahan kota-kota di dunia, ada 99 kota yang kami pelajari, baik yang berhasil maupun yang kami anggap kurang berhasil,” kata Basuki dalam talkshow ‘Menuju Ibu Kota Negara Baru’, Rabu (23/2/2022).

Presiden menyampaikan rencana pembangunan IKN pada 16 Agustus 2019 ke DPR, selanjutnya mengumumkan ke publik pada 26 Agustus 2019.

Basuki bercerita, Kementerian PUPR bersama Bappenas saat itu diberi tugas untuk mengkaji urgensi pemindahan IKN dan mendesain rencana awal.

Termasuk melakukan sayembara dengan membeberkan perencanaan secara makro, perencanaan secara mikro dan messo.

“Sebelum diumumkan sudah kita pelajari, jadi tidak ujug-ujug,” ujarnya.

Konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, telah dimulai Tahun 2022.

KIPP diketahui memiliki luas 6.671 hektar yang dibagi 3 kawasan klaster yakni Kawasan Inti Pemerintah, Pendidikan dan Kesehatan.

Dengan adanya pencampuran ini diharapkan IKN bukan hanya kota pemerintahan, agar biaya hidup disana tidak mahal dan kondisinya tidak sepi.

“Ada kantor Presiden, kantor DPR, MPR, DPD, MA, kantor Menko itu yang akan kita utamakan bangun di KIPP,” lanjutnya.

Basuki menjelaskan pembangunan IKN akan memiliki konsep besar yaitu smart forest city di mana dikelilingi oleh hutan hijau yang asri dengan teknologi modern.

Ia mengatakan 70 persen KIPP harus hijau, dimana 20 – 30 persen baru terdiri dengan bangunan-bangunan.(*)