Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng, menyebut partainya bakal mengkaji secara serius soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Mekeng mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan.

Dia menilai ketentuan itu pun dapat diubah selama melalui mekanisme konstitusi.

"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).

Mekeng menyebut keinginan memperpanjang masa jabatan tersebut merupakan permintaan masyarakat yang disampaikan kepada Golkar, baik melalui Ketua Umum Airlangga Hartarto maupun anggota DPR Fraksi Golkar.

Menurut Mekeng, Golkar harus merespons permintaan tersebut. Hal tersebut sebagai bukti bahwa partai politik memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Baca juga: Ketum Parpol Lempar Wacana Jokowi Tiga Periode, Jokpro: Akhirnya Bukan hanya Mimpi di Siang Bolong

Akan tetapi, dia menegaskan, wacana tersebut harus dibicarakan oleh semua partai politik di parlemen dan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi," ujar Mekeng.

Dia menjelaskan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi didasari oleh persoalan ekonomi, yang mana pelaksanaan Pemilu 2024 dikhawatirkan mengganggu perekonomian Indonesia

Padahal, menurut Mekeng, ekonomi Indonesia saat ini belum berjalan normal dan defisit anggaran masih tinggi akibat pandemi.

Baca juga: Cak Imin Minta Pemilu Ditunda 2 Tahun, Perindo: Tidak Mungkin, Presiden Tak Tertarik 3 Periode

"Kita tahu selama Covid 19, pembiayaan negara lebih banyak ditopang oleh utang karena penerimaan negara berkurang. Nanti kalau sudah ada hiruk-pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Pasti tersendat. Ini bahaya,” kata dia.

Soal tingginya biaya pemilu, sementara sumber-sumber penerimaan negara berkurang akibat pandemi juga disoroti Mekeng.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga tetap harus mengeluarkan berbagai bantuan demi menjaga daya beli masyarakat sehingga roda ekonomi dapat berputar.