TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 sengaja dimunculkan karena kubu penguasa sampai sekarang belum punya calon presiden yang akan diusung.

Menurutnya bila sudah punya, maka kubu penguasa akan berpikir sebaliknya. Yakni mempercepat pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

"Ya karena kekuasaan belum punya calon. Kalau sudah ada calon pasti dipercepat kan," kata Rocky ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (2/3/2022).

Menurutnya wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden saat ini merugikan demokrasi.

Pasalnya dalam UUD 1945 jelas diatur tentang semua level pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis yakni lewat pemilihan langsung. 

"Bagi demokrasi sudah rugi karena UUD kita bilang semua level pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis artinya melalui pemilihan, bukan perpanjangan atau penundaan," kata Rocky.

Baca juga: Ketua Umum PAN Setuju Pemilu Diundur, Singgung Konflik Rusia-Ukraina, LP3ES: Gak Nyambung

Sebagai informasi wacana penundaan pesta demokrasi tahun 2024 dilontarkan oleh sejumlah partai politik. 

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur satu - dua tahun ke depan.

Momentum perbaikan ekonomi jadi alasan agar tak terganggu dengan pelaksanaan Pemilu. 

"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin.

Teranyar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku setuju dengan usulan Pemilu 2024 diundur.

Kondisi pandemi Covid-19 yang jadi masalah global termasuk Indonesia jadi alasannya.

Selain itu pemerintahan Presiden Joko Widodo juga dinilai mendapat tingkat kepuasan publik yang tinggi.

"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Zulhas.