Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva menyebut pemerintah kriminal Ukraina berupaya menghapus Bahasa Rusia dari percakapan sehari-hari.

Menurut dia hal ini merupakan salah satu cara pemerintah Ukraina mengadopsi sikap anti-Rusia yang didukung oleh negara Barat.

“Pada tahun 2014, pemerintah yang tidak sah dan kriminal berkuasa di Kiev sebagai akibat dari kudeta, dan pemerintah ini didukung oleh negara barat,” kata Lyudmila melakukan wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Rumah Dinas Duta Besar Rusia, Jakarta Selatan, Kamis (3/3/2022). 

Dubes Rusia menyebut pemerintah ini mengadopsi sikap anti-Rusia yang tidak hanya melawan Rusia sebagai tetangga mereka, akan tetapi juga diterapkan kepada orang-orang mereka sendiri, yang melihat diri mereka sebagai etnis Rusia yang tinggal di Ukraina.

Lyudmila mengatakan pemerintah Ukraina mencoba mengadopsi undang-undang yang melarang penggunaan bahasa Rusia.

Bahkan melarang Bahasa Rusia digunakan sebagai percakapan sehari-hari

“Bayangkan ini terjadi di Irlandia, jika anda mencoba untuk melarang bahasa Inggris, atau di Belgia jika anda mencoba untuk melarang bahasa Prancis, atau di Indonesia jika anda mencoba untuk melarang bahasa Jawa, bagaimana orang memakainya,” ujarnya.

Dubes Rusia juga membantah melakukan perang melawan rakyat Ukraina.

Baca juga: Balas Kritik Biden, Menlu Rusia Samakan Amerika dengan Hitler

Menurut dia, apa yang dilakukan Rusia di Ukraina merupakan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang yang ada di wilayah Donetsk dan Luhansk dari tindakan yang dilakukan pemerintah Ukraina.

Mila mengatakan sebenarnya Rusia tidak menginginkan adanya operasi militer khusus.

Akan tetapi, pemerintah Kiev menolak menyelesaikan konflik terkait dua wilayah tersebut secara diplomatik dan malah ingin bergabung ke NATO.

“Selama delapan tahun, kami telah berusaha mendorong Kiev untuk memenuhi kesepakatan ini,” ujarnya.

Salah satu poin utama dari perjanjian ini adalah Kiev akan memberikan status khusus kepada wilayah Lugansk dan Donetsk di dalam Ukraina.

Jika kesepakatan ini akan dipenuhi, kemungkinan akan memecahkan di dalam Ukraina dan Integritas teritorial Ukraina akan dipertahankan.

“Akan tetapi pemerintah kriminal, didukung oleh Barat, mereka memilih untuk tidak mengikuti perjanjian ini tetapi untuk menyerang sistem kami,” ujarnya.