TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyarankan sebaiknya para elite partai politik tidak mengeluarkan ide yang justru malah memantik kontroversi dan pembelahan secara sosial politik.

Hal tersebut berkaitan dengan temuan hasil sigi dari dua lembaga survei yakni Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia, di mana keduanya mencatat bahwa publik tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden.

Awalnya, Burhanuddin menyebut pihaknya menemukan data secara sistematik di mana publik tidak bergeser sikap konstitusionalnya.

"Seharusnya dalam politik demokrasi yang didasarkan pada fungsi agregasi kepentingan publik dan aspirasi warganya, elite mengikuti apa yang diinginkan warganya," kata Burhanuddin dalam webinar MIPI, Sabtu (5/4/2022).

Dilanjutkan dia, jangankan dalam kepentingan warga yang sesuai konstitusi, ketika publik punya kepentingan yang tak sesuai konstitusi, para elite harus memiliki sikap yang jelas.

"Yakni tegas menolak aspirasi yang populis yang tidak sesuai dengan konstitusi, apalagi aspirasi tersebut sesuai atau in line dengan kepentingan konstitusi," kata Burhanuddin.

Baca juga: Kobar Dukung Presiden 3 Periode, Agar Program Pembangunan IKN Nusantara Berlanjut dan Selesai

Burhanuddin menambahkan kalau warganya taat kepada konstitusi, para elite parpol harus lebih taat lagi kepada konstitusi.

"Jangan memberi contoh yang tidak baik kepada warga, apalagi kita dalam kondisi pandemi, sebaiknya kita mendukung kinerja Presiden Jokowi untuk memulihkan pandemi ini," kata dia.

"Jangan mengeluarkan ide yang bertentangan dan justru akan memantik kontroversi dan pembelahan sosial politik yang lebih tajam, ujung-ujungnya justru akan mengganggu agenda pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah," pungkas Burhanuddin.