TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah hampir satu minggu isu penundaan Pemilu 2024 menjadi pembicaraan di kalangan para pimpinan dan elite partai.

Argumentasi penolakan penduaan Pemilu 2024 ditentang Yusril Ihza Mahendra.

Yusril yang juga seorang Ahli Hukum Tata Negara mencoba menguraikan apa saja konsekuensi yang akan diterima jika Pilpres mundur.

Salah satunya adalah impeachment.

Yusril dengan tegas berseberangan dengan Muhaimin Iskhandar yang pertama kali mengangkat isu tersebut.

Direktur Lembaga Riset dan Penelitian Indonesia (Rispenindo), George Kuahaty menilai isu mundurnya Pemilu sudah menjadi masalah serius pada tingkat elit partai.

Sementara, pada zona akar rumput, responnya hanya bersifat parsial.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bisa Mengarah ke Sistem Otoriter

Presiden Jokowi dengan jelas menolak penambahan waktu jabatan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Hal yang sama disampaikan PDIP.

Dengan kata lain wacana ini tidak mendapat sambutan dari partai lainnya.

Karena isu ini mulai mendapat resistensi, kata George malah yang keluar adalah ide perbaikan tata cara Pilpres.

Usulan dan kritikan atas wacana mundurnya Pemilu 2024 bunyinya bisa saja berbalik positif ketika itu dilihat dari sisi manfaatnya.

Baca juga: Elite Parpol Jangan Memantik Kontroversi dan Pembelahan Lebih Tajam Soal Masa Jabatan Presiden

"Hal ini seperti yang disampaikan Yusril yang mengusulkan untuk menyelenggarakan Pilpres seperti negara Filipina. Filipina telah menggunakan handphone ketika memilih presiden. Inilah sisi baiknya kritik. Kita menunggu kritik dan ide yang membangun atas wacana politik," ungkap George.

Diakuinya, lebih baik membawa isu ini pada perbaikan dan kemajuan tata cara Pemilu.

Wacana boleh saja tapi sebaiknya membawa pada kebaikan bersama bukan menimbulkan masalah baru.

"Bukankah politik itu akan berujung pada konflik dan rekonsiliasi kepentingan. Ini seperti mata uang dengan sisi yang berbeda namun dalam satu kesatuan," katanya.

Baca juga: Dinamika Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bakal Dikupas P3S

George lebih setuju untuk mengedepankan politik elegan.

"Silakan berwacana namun tetap dalam koridor sistem dan aturan yang disepakati bersama. Kembali pada musyawarah untuk mencapai mufakat," ujarnya.