Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan melantik Kepala Otorita Ibu Kota (IKN) Nusantara, pada Kamis, (10/3/2022).

Sosok yang dipercaya Jokowi untuk memimpin Nusantara dikabarkan yakni Bambang Susantono yang merupakan mantan Wakil Menteri Perhubungan.

"Iya benar, hampir pasti ( besok)," kata sumber Tribunnews di pemerintahan, Rabu (9/3/2022).

Bambang Susantono diketahui meraih gelar Doktoral di bidang perencanaan infrastruktur serta gelar master di bidang teknik sipil dan master di bidang perencanaan kota dan kawasan dari University of California, Berkeley. Sebelumnya Jokowi sempat menyebut bahwa kriteri Kepala Otorita IKN memiliki latar belakang arsitek.

Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan bahwa setelah Kepala Otorita IKN dilantik, nantinya akan langsung bekerja. 

"Ya satu persatu bisa bekerja. Sama dengan KSP, sewaktu Perpresnya pertama kali keluar tahun 2015, bisa bekerja tapi tidak seluruh unit. Karena ada proses rekrutmen tenaga ahli dan konsolidasi organisasi," katanya.

Baca juga: Siapa Bambang Susantono? Disebut-sebut Calon Kuat Kepala Otorita IKN yang Akan Ditunjuk Jokowi

Wandy mengatakan Kepala Otorita nantinya akan berkantor di Jakarta dan di Kalimantan Timur.

Di Kaltim, Kepala Otorita akan berkantor di Sekretariat IKN lintas kementerian yang disiapkan Bappenas. 

"Ada sekretariat IKN, lintas kementerian yang sedang disiapkan Bappenas. Di Balikpapan dan juga ada di Jakarta karena masih transisi. Kalau di Jakarta kan sudah di Bappenas koordinasinya. Di Balikpapan yang untuk koordinasi lapangannya. Itupun sementara sampai bangunan fisik di IKN nya rampung," pungkasnya.

Siapa Bambang Susantono?

Nama Bambang Susantono disebut-sebut calon kuat  Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

Presiden Jokowi akan mengumumkan sosok Kepala IKN dalam waktu dekat.

"Ya mungkin, minggu-minggu depan juga. Mungkin minggu-minggu depan akan kita lantik," kata Jokowi kepada wartawan seusai peresmian NasDem Tower, Selasa (22/2/2022).

Jokowi sudah memberikan kisi-kisi sosok calon kepala Otorita IKN yakni bukan orang parpol dan berlatarbelakang arsitektur.

Jika mengacu hal itu maka Bambang Susantono masuk dalam kategori pilihan Jokowi.

Nama Bambang sebenarnya tidak pernah masuk dalam perbincangan atau bahkan tidak pernah disebut Jokowi.

Sejumlah nama yang sebelumnya mencuat ke publik adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ridwan Kamil, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca juga: Bambang Susantono Jadi Calon Kuat Kepala Otorita IKN, PPP: Parameternya di Presiden Jokowi

Namun, Bambang kelahiran Yogyakarta 4 November 1963 itu, punya segudang prestasi dalam urusan infrastruktur dan transportasi.

Bambang mendapat gelar pendidikan S1 engineer dari ITB jurusan Sipil, lalu S2 mengenai kota dan pereencanaan regional transport engineering (Universitas California Berkeley, master tata kota dan wilayah (MCP) dan juga gelar MSCE di bidang teknik transportasi).

Lalu lulus S3 dari Universitas California Berkeley Amerika Serikat mengenai perencanaan infrastruktur.

Selain pernah menjabat Wakil Menteri Perhubungan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dia juga turut dalam membenahi sektor transportasi di Indonesia antara lain jalur rel kereta api ganda, monorail dan busway.

Periode 2004-2010 dia juga dipercaya sebagai Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MITI) yang kala itu menekankan pada sistem transportasi yang humanis.

Gagasan tentang transportasi humanis ini, terlihat dari sejumlah gagasan yang dia tuangkan dalam buku Revolusi Transportasi yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama 2014.

Revolusi transportasi kemudian disingkat menjadi "revolutrans".

Dalam buku ini, ada foto ketika Bambang berdampingan dengan Jokowi yang kala itu baru saja menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, 2012.

"Melalui sekian pengalaman pahit berkutat di kekacauan, ternyata Revolusi Transportasi mampu membantu kita menemukan cara terbaik mencapai tujuan," tulisnya dalam pengantar buku itu.

Dari revolusi itulah, dia menyebutkan bahwa perubahan dimulai dengan berani membuat terobosan.

Bambang memberi contoh, ketika dia mengusung Railvolition, banyak orang mencibir dan merendahkannya.

Railvolution adalah revolusi dalam bidang perkerataapian, salah satunya membuat rel ganda Kereta api Jakarta-Surabaya sepanjang 727 kilometer.

Juga Kereta Bandara yang diluncurkan dan e-ticketing yang sudah diterapkan di kereta api.

"Alhamdulilah, kini kita bisa jawab rasa sangsi tadi," tambahnya soal pengerjaan beberapa proyek Railvolution itu.

Pengalaman dalam penataan transportasi dan infrastruktur juga didukung oleh latar belakang akademisnya.

Bambang lulus Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menyelesaikan program pascasarjana di Universitas of California, Berkeley untuk gelar master tata kota dan wilayah (MCP).

Kiprahnya di pemerintahan diawali saat bekerja sebagai pegawai di Departemen Pekerjaan Umum lalu sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada 2007-2010.

Dia menjadi Wakil Menteri Perhubungan pada tahun 2009 dengan tugas membantu Menteri Perhubungan dalam membenahi sektor transportasi di Indonesia.

Bahkan pada 2012 pernah diangkat sebagai Komisaris Utama di PT Garuda Indonesia, tbk.

Pengalaman kerja dan latar belakang akademis yang lengkap dalam bidang infrastruktur dan transportasi.

Namun, semua berpulang pada keputusan presiden yang berjanji akan mengangkat kepala otoritas bukan orang partai politik.

Pernah Jadi Bos ADB

Bambang Susantono juga pernah menjadi orang nomor dua di Asian Development Bank (ADB) yang bermarkas di Manila Filipina.

Meskipun demikian, Ir Bambang Susantono, MCP, MSCE, Ph.D (52) tetap merasa sebagai tenaga kerja Indonesia biasa, dia pun berusaha merendah.

"Ah, saya cuma tenaga kerja Indonesia (TKI) biasa saja yang kebetulan bekerja di Filipina," kata Bambang, kelahiran Yogyakarta, 4 November 1963 saat disapa Tribunnews.com untuk wawancara khusus, Sabtu 6 Mei 2017.

"Di ADB saya dituntut untuk mengetahui dan menguasai berbagai bidang termasuk pendidikan, finansial dan sebagainya. Jadi ya memang benar kalau ada yang bilang belajar seterusnya sampai kita tua," tambahnya.

Bambang juga telah menulis beberapa buku seputar infrastruktur dan transportasi, salah satunya adalah “Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah” yang menjadi panduan dalam melakukan terobosan dalam rangka pembangunan nasional.

Buku lain yang pernah ditulis oleh peraih penghargaan Satyalencana Karya Satya, Satyalencana Wira Karya dan Satyalencana Pembangunan ini antara lain berjudul “1001 Wajah Transportasi Kita”, “Strategi dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah”, dan “Memacu Infrastruktur di Tengah Krisis”.

Dalam menangani kesemerawutan dalam sistem transportasi, Bambang Susantono mengusulkan pendekatan transportasi humanis, yang diawali dengan etika dalam bertransportasi.

Menurutnya, hal ini sangat penting untuk menjaga keteraturan dalam bertransportasi sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna.

Dalam hal konsep transportasi yang humanis, ia mengatakan bahwa selain melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya, sistem transportasi humanis harus memperhatikan empat aspek, yaitu angkutan umum harus tepat waktu agar bisa diandalkan oleh masyarakat, harus nyaman dan layak ditumpangi, tarif angkutan umum harus terjangkau dan terjamin keamanannya.

Tanggapan DPR

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menanggapi isu Bambang Susantono santer dikabarkan jadi calon kuat Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Dia mengatakan, parameter calon kepala otorita IKN sepenuhnya ada di Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Apakah itu nama Bambang Susantono dan siapa kita juga tidak bisa menilai itu karena semua parameternya ada di presiden," kata Baidowi kepada Tribun, Rabu (23/2/2022).

Baidowi belum bisa menilai lebih jauh apakah sosok Bambang Susantono cocok menjadi kepala otorita IKN.

Namun, Baidowi mengingatkan bahwa penunjukan kepala otorita IKN sepenuhnya hak prerogatif kepala negara.

"Sekali lagi terkait penunjukan kepala otorita IKN itu merupakan hak prerogatif dari presiden. PPP tidak bisa menilai siapa siapa dan nama-nama yang layak menjadi kepala otorita IKN, semuanya tergantung kepada Presiden Joko Widodo," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu.