TRIBUNNEWS.COM - Muncul isu reshuffle dengan memasukkan Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yaitu Indonesia Maju.

Isu ini berembus ketika Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, bertemu dengan Presiden Jokowi pada Senin (7/3/2022).

Namun, Zulkifli pun membantah isu tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, ia menegaskan partainya tidak ikut campur dalam rencana reshuffle kabinet.

Wakil ketua MPR tersebut menyatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan bukan menjadi domain partai yang dipimpinnya.

“(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak Presiden, bukan domain PAN,” ujarnya, Senin.

Baca juga: PROFIL 3 Ketua Umum Parpol yang Dukung Pemilu 2024 Ditunda: Ada Cak Imin hingga Zulkifli Hasan

Baca juga: Zulkifli Hasan Pesan Agar Kader BM PAN Perjuangkan Politik Nilai

Sebagai informasi, PAN menyatakan diri mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021.

Hanya saja, hingga saat ini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju.

Zulkifli pun mengaku mengusulkan kepada Jokowi agar Ketua Dewan pertimbangan PAN, Soetrisno Bachid, dapat duduk di pemerintahan meskipun dirinya menyatakan partainya mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat.

Gerindra: Serahkan kepada Jokowi

Mengenai isu reshuffle kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengaku menyerahkan seluruhnya kepada Presiden Jokowi.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco.

“Semua kita serahkan dan kita akan tunggu kalau memang reshuffle itu ada.”

“Dan tadi ditanya bagaimana kalau PAN masuk, itu juga tergantung penilaian dari Presiden apakah memang dibutuhkan atau enggak, itu saja,” katanya pada Rabu (9/3/2022).

Dikutip dari Kompas.com, Dasco mengaku belum mengetahui kabar atau informasi mengenai kebenaran adanya reshuffle pada akhir Maret.

Menurutnya, Gerindra juga belum mendapat informasi terkait perombakan kabinet dalam waktu dekat.

“Bahwa kemudian kapan itu dilakukan itu pun juga Presiden yang tahu. Berapa yang kemudian direshuffle, kebutuhan akan itu juga Presiden yang ngerti,” jelas Dasco.

Sementara mengenai PAN masuk ke pemerintahan, maka akan memengaruhi porsi kursi partai politik koalisi.

Namun, Dasco juga mengatakan hal tersebut menjadi hak prerogatif presiden.

“Mengenai porsi dan segala macam itu kan hak prerogatif Presiden. Tentunya mengenai masalah porsi-porsi itu kan tentunya sudah dibicarakan dari awal dengan partai koalisi dan untuk penambahan pengurangan itu adalah hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

PKB: PAN Dapat 1 Kursi Menteri dan Wamen

Sementara, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim, menyatakan adanya informasi yang diterimanya.

Dikutip dari Kompas.com, dirinya mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan merombak kabinet pada akhir Maret 2022.

Ia juga menuturkan dalam proses reshuffle nanti, PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

“Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen,” ujarnya pada Selasa (8/3/2022).

Selain informasi tersebut, Luqman juga mengatakan adanya partai politik yang tergabung dalam koalisi akan dikurangi porsi kursi menterinya.

Hanya saja, dirinya mengaku belum bisa memastikan waktu pasti reshuffle dan pos menteri yang dirombak.

“Tapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih,” ujarnya.

Pengamat: Reshuffle Era Jokowi Masih Bersifat Politis

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, pun mengomentari isu reshuffle yang bakal dilakukan Jokowi.

Menurutnya, reshuffle era Jokowi belum menyentuh pada urgensi peningkatan kinerja pemerintahan dan dinilai hanya untuk kepentingan politis.

Pernyataan Ujang ini berdasarkan isu didapatkannya jatah kursi di kabinet Indonesia Maju oleh PAN.

“Jika reshuffle bersifat politis, maka hanya akan bagi-bagi jabatan saja. Kelihatan reshuffle kali ini masih bersifat politis dan pragmatis saja,” jelasnya.

Menurutnya, apabila dugaannya benar maka masuknya PAN dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin memiliki kepentingan tersendiri seperti menambah kekuatan dukungan pemerintah pada program tertentu.

Contohnya, kata Ujang, adalah program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

“(Reshuffle) agar pemerintahan Jokowi aman hingga 2024. Mungkin bisa saja untuk amankan IKN. Semua mungkin-mungkin saja,” ujar Ujang.

Selain itu, Ujang juga menilai reshuffle era Jokowi masih bersifat politis dapat dilihat dair banyak menteri yang justru tak kunjung diganti, padahal tak terlihat peningkatan kinerjanya.

Hanya saja, dirinya tidak membeberkan lebih lanjut nama menteri-menteri yang dimaksud.

(Tribunnewscom/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya/Ardito Ramadhan)

Artikel lain terkait Reshuffle Kabinet