Pertama, serikat buruh akan menyuarakan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, karena dinilai tidak berdasarkan konstitusi negara.

"Kami akan menutut DPR sebagai kepanjangan partai politik di parlemen, menolak penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. Bagaimana pun, perpanjangan masa jabatan presiden adalah sesuatu yang ilegal dan inkonstitusional," kata Iqbal.

Alasan perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan faktor ekonomi dinilai pihaknya adalah suatu hal yang mengada-ada.

Karena faktanya, terjadi dalam pemilihan legislatif (Pileg) pada 1955 dan 1999 yang bisa berjalan sukses padahal saat itu kata dia sedang terjadi inflasi dan keadaan ekonomi RI kala itu sedang anjlok.

"Jadi tidak ada alasan ekonomi menjadi alasan tidak menyelenggarakan Pemilu 14 Februari 2024 dan ingin memperpanjang masa jabatan Presiden. Ini bukan tentang hak berdemokrasi, ini tentang kudeta konstitusional," jelasnya.

Tak hanya itu, dalam aksi tersebut nantinya, serikat buruh kata Iqbal, juga akan menuntut untuk pemerintah sesegera mungkin menurunkan harga bahan pokok.

Minimal kata dia, harga bahan pokok seperti daging sapi, kedelai hingga minyak goreng bisa dikendalikan sehingga tidak melonjak tinggi.

“Turunkan harga gas LPG dan energi lainnya, harga daging, kedelai, minyak goreng, dan harga pangan lainnya di tengah tidak adanya kenaikan upah buruh” tegasnya.