TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, untuk bekerja cepat menyelesaikan berbagai masalah.

Termasuk, masalah kelembagaan dan pertanahan yang harus segera diselesaikan.

Diketahui, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe telah dilantik oleh Presiden sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Setelah keduanya dilantik, Jokowi memberikan sejumlah arahan terkait pembangunan wilayah IKN kepada Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN serta jajarannya.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta KPK Kawal IKN terkait Dugaan Bagi-bagi Lahan Kavling di Lahan IKN Nusantara

“Saya harapkan karena ini yang berminat terhadap Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak, baik domestik maupun dari luar."

"Saya ingin keduanya bekerja dengan cepat, terutama berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan, masalah pertanahan serah terimanya dengan Menteri BPN secepatnya bisa diselesaikan terkait status tanah kawasan IKN," kata Jokowi, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Sekretariat Sekretariat Kabinet RI, Jumat (11/3/2022).

“Kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat," lanjutnya.

Selanjutnya, Presiden ingin jajarannya memastikan pengadaan tanah di kawasan IKN hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN.

Dalam Ratas Pembahasan Masalah Pertanahan dan Kelembagaan IKN ini, Presiden menekankan kepada kementerian tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN.

"Saya minta Menteri ATR/BPN untuk melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," ucap Jokowi dalam Ratas Pembahasan Masalah Pertanahan dan Kelembagaan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN, Jokowi meminta jajarannya agar segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN utamanya yang berada di kawasan titik pemerintahan.

Baca juga: Kepala BIN: Infrastruktur IKN untuk Dorong Pemerataan Pembangunan

Kemudian, Kepala Negara menginstruksikan jajarannya segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN.

“Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai,” lanjutnya.

Presiden juga menekankan percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita.

“Ini juga akan segera diselesaikan baik kantor di sini maupun di Balikpapan."

"Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” tuturnya.

Dikutip dari Setkab.go.id, Presiden kembali menekankan, salah satu tujuan pemindahan IKN adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi.

“Urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyebut, pemilihan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan pilihan dan kombinasi yang baik.

Menurutnya, kedua sosok tersebut juga memiliki rekam jejak yang baik.

“Pak Bambang, beliau ini memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning, kemudian S2, S3, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan finance."

"Kemudian juga terakhir memegang Vice President di ADB. Saya kira ini dari semua sisi ini lengkap,” katanya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bambang Susantono akan didukung oleh Dhony Rahajoe yang memiliki pengalaman lapangan, terutama di bidang properti.

Jokowi menilai, keduanya akan mudah berkomunikasi dengan para menteri yang terlibat pembangunan kawasan IKN.

“Nanti akan gampang sekali beliau berdua ini berbicara dengan Pak Harso untuk sisi perencanaannya."

"Kemudian, nanti Pak Menteri PU di dalam pelaksanaan lapangan terutama untuk yang kawasan inti pemerintahan, dan juga di bidang investasi nanti dengan Pak Menko Luhut,” jelasnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS)

Simak berita lainnya terkait Pemindahan Ibu Kota Negara