TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membahas wacana penundaan Pemilu 2024 dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Topik mengenai penundaan Pemilu itu mereka bicarakan saat Paloh menerima kedatangan Airlangga dan sejumlah elite Partai Beringin yang bertandang ke Kantor DPP Nasdem di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/3) siang.

”Ya tadi terus terang saja kami mendiskusikan hal itu (wacana penundaan Pemilu 2024). Kita berbicara dari berbagai perspektif yang ada, yang semuanya adalah dari pemikiran- pemikiran yang lebih bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata Paloh.

Paloh menyebut tak perlu memperpanjang wacana tersebut.

Baca juga: Golkar dan NasDem Sepakat Kawal Pemerintahan Presiden Jokowi Hingga Akhir Masa Jabatan

Namun, ia mempersilakan dan menghargai jika ada partai yang memperjuangkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Sementara itu Airlangga tak mengungkap jelas kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 yang didukung partainya.

Ia hanya menyebut pihaknya masih berkomunikasi dengan para pimpinan partai lain di DPR.

”Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada. sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antar partai pimpinan politik menjadi penting," kata Airlangga.

Sebagai sesama partai koalisi Jokowi, NasDem dan Golkar berbeda sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Bersama PKB dan PAN, Golkar mengaku telah mendapat aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.

Sedangkan NasDem bersama tiga partai kolisi lain, masing-masing PDIP, Gerindra, dan PPP menolak wacana tersebut sebab bertentangan dengan konstisusi UUD 45.

Namun meski berbeda sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024, Golkar dan NasDem sepakat untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan pemerintah Presiden hingga akhir periode.

"Kami mempunyai kesepakatan untuk tetap berupaya sepenuh hati, seikhlas dan setulus hati dengan output kinerja yang optimal agar roda adminstratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tetap berjalan efektif sampai akhir masa jabatan," kata Surya Paloh.

Sementara terkait isu reshuffle atau kocok ulang kabinet, Paloh yakin hal itu tak akan terjadi dalam waktu dekat ini.