TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) menyalurkan 16.000 liter (16 ton) minyak goreng di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Selasa (8/3/2022) dalam kegiatan operasi pasar murah.

Langkah Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro ini pun mengundang polemik di masyarakat, termasuk darimana sumber minyak goreng sebanyak itu.

Terkait hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani membela Ibas.

Kamhar mengatakan minyak goreng itu pasti diperoleh dari berbagai distributor yang dibeli dengan harga lebih mahal.

"Yang menjadi substansi persoalan dan semestinya disoroti publik adalah kenapa terjadi kelangkaan minyak goreng padahal volume produksi atau supply side kita lebih besar dari pada konsumsi atau demand side kita," kata Kamhar ketika dikonfirmasi, Rabu (16/3/2022).

"Apalagi struktur pasarnya bersifat oligopoli, dikuasai oleh hanya segelintir pemain yang menguasai dari hulu sampai hilir. Dari perkebunannya, saprodi, pabrik kelapa sawit, pabrik minyak goreng, saluran distribusi sampai super market retailnya tergabung dalam kelompok bisnis yang sama," kata Kamhar menambahkan.

Baca juga: Minyak Goreng Langka, Ibas: Jangan Ada yang Menimbun

Namun, menurut dia, pemerintah tak mampu mengintervensi dan mengendalikan.

"Ini yang jadi pokok persoalan. Apa yang dilakukan oleh partai politik hanyalah respon spontanitas untuk membantu meringankan beban rakyat yang sifatnya mendesak," katanya.

Dijelaskan bahwa ini menjadi indikasi bahwa ada permasalahan dalam relasi antara kekuasaan dan pebisnis.

"Ini yang mestinya disoroti agar terurai satu persatu persoalannya. Pemerintah mestinya tegas jika sudah menyangkut hajat hidup rakyat," katanya.

Kamhar mengatakan wacana yang saat ini dipresentasikan dan dikonsumsi publik yang cenderung mendiskreditkan partai politik justru sejatinya terbaca sebagai wacana yang direproduksi untuk melindungi kepentingan oligopolis.

"Namun yang mengherankan ketika ini terus menerus berlarut-larut padahal pemerintah pemegang kekuasaan. Ada apa? Pemerintah mesti tegas agar tak ada pemikiran yang liar dalam menilai relasi antara bisnis dan kuasa ini," ujarnya.

Menurut Kamhar, apa yang dilakukan Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) adalah sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) yaitu Gerakan Partai Demokrat Peduli dan Berbagi.

"Ini salah satu manifestasi dari sikap politik Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Di tengah situasi masyarakat yang lagi sulit, belum sepenuhnya pulih dari terpaan badai pandemi Covid-19, kembali masyarakat diperhadapkan dengan kesulitan mendapatkan beberapa kebutuhan pokok, kalaupun ada harganya tak terjangkau," ujar Kamhar.

Dikatakan bahwa situasi ini yang direspon oleh EBY setelah melihat realitas konstituen di Dapilnya. Partai Demokrat sangat menghargai dan mengapresiasi langkah nyata yang ditempuh.

"Tak berpangku tangan atau lepas tangan dikala masyarakat kesusahan. Ini semestinya menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan masyarakat bisa mengakses minyak goreng dalam jumlah yang cukup dan harga yang wajar, namun kita ketahui bersama saat ini pemerintah tak berdaya untuk mengintervensi dan mengendalikan ketersediaannya," ujarnya.

Kamhar mengatakan ironis di negara penghasil sawit dan CPO terbesar di dunia, termasuk minyak goreng berbahan baku sawit namun rakyat kesulitan mendapatkan.

"Tentunya Mas EBY membeli dengan harga yang jauh lebih mahal untuk kemudian dijual dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.  Jadi Mas EBY mengambil alih kewajiban negara tuk hadir dan melakukan operasi pasar agar rakyat menikmati ketersediaan dengan jumlah dan harga yang terjangkau," katanya.

Dia menegaskan hal semacam ini  mesti diapresiasi dan sebaliknya mesti diberi kartu merah pada pemerintah khususnya yang bertugas untuk memastikan ketersediaan minyak goreng ini.