Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Senator Otopianus: Warga Papua Tolak Pembentukan DOB

Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Otopianus P Tebai mengatakan masyarakat warga Papua menolak pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi baru.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Senator Otopianus: Warga Papua Tolak Pembentukan DOB
Ist
Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Otopianus P Tebai menemui warga masyarakat saat reses. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Otopianus P Tebai mengungkapkan, mayoritas warga Papua menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran wilayah.

Otopianus mengaku aspirasi tersebut didapatnya setelah menggelar masa reses di daerah pemilihannya.




Hasil penyerapan aspirasi tersebut juga sudah disampaikannya pada pembukaan Sidang Paripurna DPD RI.

"Saya banyak menampung aspirasi masyarakat terkait Penolakan Pemekaran Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pengunungan Tengah Papua, Provinsi Papua Selatan. Hampir semua elemen di Papua menyampaikan hal yang sama soal Penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB),” kata Senator Otopianus dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi Dukung Rencana Pemekaran Provinsi Baru Papua

Otopianus menjelaskan penolakan terhadap masyarakat terkait pemekaran provinsi karena masyarakat belum siap.

Menurutnya, masyarakat lebih cenderung mendorong untuk mempersiapkan pendikan formal dan informal agar warga Papua memiliki sumber daya manusia yang baik.

BERITA TERKAIT

Otopianus pun meminta pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat termasuk aspirarasi yang menolak pembentukan DOB di Papua.

"Saya berharap kepada pemerintah untuk mengutamakan pendidikan dan kesehatan," ujar Otopianus.

Dia mengakui pemekaran memang sebagai satu di antara upaya mempercepat pembangunan, tetapi pemerintah harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat, khususnya ketersediaan sumber daya mausia dan lain lain.

"Kalau SDM belum memadai maka sebaiknya utamakan pembangunan aspek Pendidikan dan kesehatan. Jangan paksakan pemekaran daerah," ujarnya.

Di sisi lain, dia menilai pemerintah jangan hanya berpikir membuat pemekaran atau DOB, namun mencari solusi soal percepatan pembangunan Papua.

Antara lain dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia warga papua.

"Perlu memperhatikan aspirasi dari masyarakat juga karena semua itu baik adanya," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas