TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menyampaikan kritik pedas setelah mendengar penjelasan Menteri Perdagangan (Mendag), M Lutfi, mengenai kisruh minyak goreng.

Menurut Mufti, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun tak satu pun yang terealisasi dengan baik.

Ia menyebut kegagalan ini membuat Kementerian Perdagangan bak macan ompong di hadapan rakyat hingga produsen minyak goreng.

"Kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, tidak ada harga dirinya."

"Bukan hanya di mata rakyat, tetapi juga di mata produsen minyak goreng," ujar Mufti dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (17/3/2022), dikutip dari YouTube Komisi VI DPR RI.

Baca juga: Komisi VI DPR akan Panggil Pengusaha Sawit dan Distributor Minyak Goreng

Baca juga: PROFIL Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan yang Disorot lantaran Kisruh Minyak Goreng

Sejak Januari hingga Maret 2022, Lutfi sudah mengeluarkan enam peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Namun, Mufti menilai tak ada satupun kebijakan tersebut berbuah positif untuk kesejahteraan rakyat.

"Kalau kita hitung sejak Januari sampai sekarang itu sudah ada enam kebijakan, tapi tidak ada satupun yang berimpilikasi positif kepada masyarakat," katanya.

Ia menilai Mendag juga telah merepotkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan.

Pasalnya, Jokowi harus turun langsung ke masyarakat untuk mengecek ketersediaan minyak goreng.

"Pak Menteri, jadi menteri ini adalah pembantu Presiden, Pak. Bukan justru dalam situasi ini Pak Menteri malah merepotkan Presiden sampai beliau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Mufti.

Sebelumya, Lutfi sempat dua kali mangkir dari panggilan DPR untuk raker terkait permasalahan minyak goreng. 

Menteri Lutfi mengakui bahwa ia luput memprediksi kenaikan harga akibat invasi Rusia.

Meski demikian, Mendag membantah tudingan Anggota DPR bahwa pemerintah tak berani melawan pengusaha.