TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI ,Mufti Anam, meminta Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, untuk segera membongkar siapa dalang penyebab kelangkaan minyak goreng.

Permintaan ini dilontarkan Mufti, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari Mendag Lutfi tentang adanya 'produsen minyak goreng nakal' hingga mengakibatkan kelangkaan dan harga mahal terjadi di mana-mana.

Dikutip dari laman resmi DPR RI, untuk itu, Mufti meminta agar Mendag Lutfi dapat memberikan sanksi tegas kepada produsen nakal ini.

Permintaan tersebut disampaikan Mufti usai menggelar rapat kerja bersama Mendag guna membahas harga komoditas pangan menjelang puasa dan lebaran 2022 di Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

“Apa langkah hukum yang sudah dijalankan (untuk memberikan sanksi tegas kepada produsen nakal)? Apakah izinnya dicabut? Apakah sudah dilaporkan ke hukum?"

Baca juga: Harga Minyak Goreng Kemasan Terus Naik, Mendag: Harganya akan Turun Seiring Banyaknya Stok di Pasar

Baca juga: Harga Minyak Goreng Kemasan Terus Naik, Mendag: Harganya akan Turun Seiring Banyaknya Stok di Pasar

"Apa konsekuensi yang mereka terima hari ini?” jelas Mufti, Kamis.

Pada kesempatan yang sama, Mufti juga meminta Kemendag untuk membuat mekanisme atau aturan yang baku terkait harga komoditas.

Sehingga harga-harga di pasaran, seperti minyak goreng dapat stabil.

“Kami mengusulkan agar hal ini tidak lagi berlarut-larut, maka perlu ada mekanisme atau aturan yang baku dan paten," tegas Mufti.

DPR Usul Bentuk Panitia Khusus

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, mengusulkan agar DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus terjadinya krisis minyak goreng.

Pembentukan Pansus itu sekaligus sebagai respons kekecewaan Parlemen terhadap Mendag Lutfi.

"Saya lebih setuju untuk sebagaimana sudah diputuskan oleh Pimpinan DPR bahwa lebih baik dibentuk Pansus saja agar lebih jelas hal-hal apa sebenarnya yang membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” ujar Dedi, Selasa (15/3/2022), dikutip dari laman resmi DPR RI.

Apalagi kelangkaan minyak goreng ini terjadi menjelang bulan puasa.

Tentu harus ada upaya yang ekstra untuk menyelesaikan masalah ini.

Baca juga: Kisah Kadek Mega, Perajin Minyak Tandusan di Bangli Bisa Sekolahkan Anak hingga S2

Melalui Pansus, diharapkan dapat membantu kerja pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng.

Jika ternyata ditemukan adanya penjualan atau ekspor ke luar negeri berlebih, maka Pansus juga dapat menyeret oknum-oknum yang terlibat.

Mendag Janji Kawal Distribusi dan Beri Sanksi

Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, berjanji akan terus mengawal proses pendistribusian minyak goreng agar berjalan dengan lancar.

Ini dilakukan agar minyak goreng dapat terserap banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dikutip dari media sosial Instagram @mendaglutfi, Rabu (16/3/2022), sehari sebelumnya, Lutfi yang saat itu didampingi Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan sidak di bilangan Marunda, Jakarta Utara. 

Dari hasil pantauannya, dipastikan stok minyak goreng aman.

Tak hanya itu, Mendag Lutfi mengklaim bahwa pendistribusiannya pun berjalan dengan lancar.

Baca juga: Duga Ada Mafia Minyak Goreng, Mendag Akui Tak Bisa Melawan: Maaf, Tidak Bisa Mengontrol

"Kami memastikan bahwa stok minyak goreng tersedia dan aman, pendistribusian pun berjalan lancar," terang Mendag Lutfi.

Mendag juga berupaya untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti menimbun minyak goreng.

"Kami berkomitmen terus mengawal proses distribusi minyak goreng."

"Serta menindak oknum yang menimbun minyak goreng dan melanggar peraturan," tegas Lutfi.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)