Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Strategi Pemerintah Jaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Pangan di Bulan Ramadhan

Airlangga mengungkapkan, sejumlah kebijakan telah disiapkan agar komoditas pangan tidak mengalami kelangkaan stok dan harganya melonjak signifikan.

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Arif Fajar Nasucha
zoom-in Strategi Pemerintah Jaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Pangan di Bulan Ramadhan
Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat hadir secara langsung untuk menyalurkan BT-PKLWN kepada perwakilan penerima manfaat di Kawasan Stadion Maguwoharjo, Sleman, Kamis (17/03). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kini tengah fokus terkait ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyambut Ramadhan dan Idulfitri 1443 Hijriah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, sejumlah kebijakan telah disiapkan agar komoditas pangan tidak mengalami kelangkaan stok dan harganya melonjak signifikan.

“Pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder agar ketersediaan bahan bisa aman, dan untuk itu pemerintah telah merumuskan kebijakan yang berfokus,” ungkap Airlangga dalam webinar bertema Antisipasi Ketersediaan Pangan Saat Ramadhan dan Idul Fitri, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Kapolri Minta HIPMI Terus Kawal Seluruh Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

Dirinya melanjutkan, dalam aspek ketersediaan pangan, penyediaan sarana dan prasarana produksi serta akses pasar dan kelancaran distribusi menjadi fokus utama Pemerintah.

Monitoring daerah surplus dan defisit pangan terus dilakukan agar Pemerintah dapat merespon dengan cepat apabila ditemukan daerah yang mengalami defisit pangan.

"BUMN di bidang perhubungan dan transportasi, khususnya yang masuk dalam jaringan tol laut, akan dioptimalkan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan ke berbagai daerah," ucap Airlangga.

BERITA REKOMENDASI

Ia juga menyebutkan, Pemerintah telah melakukan intervensi langsung terhadap sejumlah komoditas-komoditas khusus.

Tiga di antaranya seperti minyak goreng, kedelai, dan juga daging sapi.

Baca juga: Biaya Tertinggi Sertifikasi Halal di BPJPH Capai Rp 21 Juta

Terkait dengan komoditas minyak goreng, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan harga jual di tingkat konsumen yakni sesuai harga keekonomian, khususnya untuk Minyak Goreng Sawit (MGS) kemasan di pasar modern.

Namun untuk minyak goreng curah, Pemerintah mematok harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter di pasar tradisional.

Selain memberikan subsidi dalam penyediaan MGS curah, Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan produsen guna menjamin ketersediaan minyak goreng di pasar.


Untuk komoditas kedelai, Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk pelaksanaan program bantuan pembelian kedelai kepada pengrajin tahu dan tempe.

Sehingga diharapkan tahu tempe dapat tetap dinikmati oleh masyarakat sebagai alternatif sumber protein.

Terhadap komoditas kedelai juga akan diberikan subsidi, sehingga harga jual bisa di-maintain pada kisaran Rp11.000 per kilogram.

Baca juga: Lapor Covid-19 Berikan Empat Masukan Pada Pemerintah Terkait Dilaksanakannya Kembali PTM

Dan untuk komoditas daging sapi, Pemerintah telah mendorong industri maupun Perum Bulog untuk mempercepat penyediaan daging sapi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalani bulan puasa dan perayaan Idul Fitri.

Pemerintah menyiapkan daging kerbau sebagai penyangga ketersediaan kebutuhan protein hewani, juga alternatif protein lain melalui daging ikan ataupun ayam.

"Pemerintah memastikan komitmen tinggi dalam ketersediaan pangan untuk ramadhan hingga idul fitri dan kolaborasi antar pihak perlu dilakukan agar pangan tersedia di masyarakat," pungkas Airlangga.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas