TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menanggapi rencana sejumlah LSM yang akan melaporkan Luhut ke Polda Metro Jaya.

Jodi mengatakan pihak Luhut tidak khawatir terkait adanya rencana pelaporan tersebut karena tahu persis tidak ada skandal bisnis sebagaimana yang dituduhkan.

"Menyikapi rencana pelaporan para LSM. Pihak Pak Menko Luhut tidak khawatir karena tahu persis tidak ada bisnis di sana. Yang harusnya khawatir itu yang buat kajian cepat. Metodologi kajian cepat itu gimana sih? Apa nggak harus cross check sama orang yang ditarget oleh laporan tersebut? Parameternya gimana sebuah kajian cepat bisa dipublikasikan atau diviralkan?" kata Jodi ketika dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (23/2/2022).

Untuk itu, kata dia, pihak Luhut meminta agar tuduhan terhadap Luhut tersebut dibuka di pengadilan.

Ia pun menyatakan pihak Luhut siap buka-bukaan ke publik.

"Makanya kita minta buka aja di pengadilan, kita siap kok buka-bukaan ke publik, tapi ini yang terjadi mereka menggiring ke pengadilan jalanan, dengan cara terus membentuk opini melalui konpers dan lain-lain," kata Jodi.

Ia pun mempertanyakan reputasi dan eksistensi para LSM pembuat kajian cepat tersebut. 

Jodi meminta masyarakat menilai sendiri apabila di kemudian hari tuduhan para LSM terhadap Luhut tidak benar.

Baca juga: Haris Azhar dan Sejumlah LSM ke Polda, Laporkan Luhut Atas Dugaan Skandal Kejahatan Ekonomi di Papua

"Kita ingat fitnah ini diblow-up pada saat Pak Menko sedang fokus mengatasi Pandemi Covid. Saat itu sikonnya sangat parah, banyak masyarakat meninggal, pemikiran- tenaga beliau saat itu sebagai salah satu koordinator sangat dibutuhkan, bagaimana mengatasi pandemi. Dengan adanya pemberitaan-opini tidak sehat-jahat ini alhamdullilah beliau tetap tidak terpengaruh," kata Jodi.

Jodi pun menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar yang menyindir Luhut bersikap tidak gentle karena enggan membuka big data yang mengklaim masyarakat ingin menunda Pemilu 2024.

"Udah gitu minta Pak Menko Luhut yang gentle? hehe…Nggak kebalik tuh?" kata Jodi.

Diberitakan, Aktivis HAM Haris Azhar bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Polda Metro Jaya.

Kedatangan para aktivis itu untuk melaporkan dugaan skandal kejahatan ekonomi yang terjadi di Papua. 

Dalam laporannya, Haris bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan memaparkan bukti dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam skandal ekonomi di Papua.