TRIBUNNEWS.COM – Peningkatan kualitas layanan menjadi tantangan fokus dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Namun terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian khususnya adalah pemerataan supply side baik sarana dan prasarana maupun tenaga dokter.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat menjadi narasumber talkshow bertema Peran Strategis IDI dalam Membangun Kemandirian dan Meningkatkan Ketahanan Bangsa dalam Muktamar IDI ke XXXI, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Begini Persiapan BPJS Kesehatan Jika Pandemi Berakhir Menjadi Endemi

Ghufron menjabarkan, saat ini BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.351 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, serta Klinik Pratama yang di dalamnya terdapat 49.093 Dokter Umum.

Sementara itu, rasio dokter umum dengan peserta JKN-KIS saat ini adalah 1:3.710 dan tercatat sebanyak 2,9% FKTP yang bekerjasama tidak terdapat Dokter Umum.

BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan 2.816 Fasilitas Keseharan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang didalamnya terdapat 69.377 dokter rumah sakit, terdiri dari 41.055 dokter spesialis dan 28.322 dokter umum.

“Memang jika berbicara tentang dokter tidak bisa tidak komprehensif. Kita harus juga berbicara pada sistem pendidikannya, pendayagunaannya, sampai pada pendistribusiannya. Tantangan Program JKN-KIS saat ini salah satunya adalah pemerataan akses layanan kesehatan di setiap daerah, agar kualitas yang didapatkan peserta sama baik di kota maupun desa,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menjabarkan saat ini pengelolaan Program JKN-KIS sudah banyak berubah dan semakin baik.

Dari sisi layanan berbagai inovasi berbasis digital terus dikembangkan mulai dari antrean online, angkan pelayanan konsultasi dokter secara online melalui telekonsultasi, monitoring status kesehatan peserta JKN-KIS yang memiliki penyakit kronis.

Baca juga: Fantastis! Tahir Foundation Donasikan 2 Miliar untuk Peserta JKN-KIS Menunggak

“BPJS Kesehatan juga berkomitmen untuk terus memperhatikan cashflow rumah sakit dan kesejahteraan dokter serta tenaga kesehatan. Kami juga tengah membahas perubahan tarif layanan kesehatan baik kapitasi di FKTP maupun tarif di rumah sakit, tetapi tentu tetap memperhatikan skenario sustainibilitas program agar tetap terjaga,” ujar Ghufron.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengungkapkan dunia kesehatan dan kedokteran di Indonesia saat ini sudah mengalami banyak perubahan.

“Pelayanan kesehatan kini bersaing pada kualitas layanan medis termasuk dokter, teknologi, serta hospitality-nya. Jadi persaingannya bukan hanya persaingan kemampuan. Untuk itu penting bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan layanan,” kata JK. (*)