Jokowi Ancam Reshuffle Menteri yang Banyak Impor Dinilai Hanya Gertakan Sementara
Jerry Massie menilai ancaman reshuffle yang dikatakan Presiden Joko Widodo terkesan hanya seperti menggertak sementara saja.
Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai ancaman reshuffle yang dikatakan Presiden Joko Widodo terkesan hanya seperti menggertak sementara saja.
Dia berpandangan begitu karena sampai hari ini, ketika santer isu reshuffle kabinet terus berembus, Presiden Jokowi tetap tak melakukan perombakan kabinet.
"Saya tak terlalu percaya reshuffle Jokowi, memang antara omongan dan tindakan berbeda. Ada beberapa momen beliau menggertak akan mereshuffle justru sebaliknya tak dilakukan," kata Jerry saat dihubungi Tribunnews, Jumat (25/3/2022).
Dia menyayangkan hal itu karena memang selama ini ada sejumlah menteri yang kinerjanya lemah.
"Tapi Jokowi tetap mempertahankan, strong leadership Jokowi juga jadi agak lemah. Coba dia berani, tegas dan keras dan jangan mau di atur saya kira dia akhir masa jabatannya akan meninggalkan legacy yang baik," tambahnya.
Padahal, dikatakan Jerry, desakan publik sampai para ahli terus bermunculan agar Presiden Jokowi mencopot menteri yang gagal.
"Kalau yang pertama dicopot mungkin Mendag Muhammad Lufti, lalu Luhut Binsar Panjaitan," kata dia.
Bahkan, lanjut Jerry, Erick Thohir juga bisa dipertimbangkan untuk dicopot lantaran belum mampu membawa BUMN untung.
Baca juga: Relawan Sebut Jokowi akan Lakukan Reshuffle Kabinet di Bulan Ramadan
"Malah PLN rugi besar dan utang sampai Febuari 2022 yakni Rp400-an triliun dan Garuda Rp198 triliun. Tapi jagonya hanya pencitraan pilpres," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan banyaknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN.
Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila kedepannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.
"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).
Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.
Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.