Apabila anggaran tersebut digunakan 40 persen saja untuk membeli produk lokal alias UMKM maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 1,71 persen.

"Gak usah cari ke mana-mana (mendorong pertumbuhan ekonomi), tidak usah cari investor, kita diem saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM,  kita kok gak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," katanya.

Presiden menegaskan dengan membeli barang impor, Indonesia malah memberikan pekerjaan ke negara lain.

Sementara apabila dibelikan produk dalam negeri atau UMKM, maka uang akan berputar di dalam negeri. 

"Coba kita belokkan semuanya ke sini, barang yang kita beli, barang dalam negeri berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan sekali lagi bodoh banget kita ini," pungkasnya.

Ancam Reshuffle Menteri

Presiden bahkan mengancam akan me-reshuffle (rombak) menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah. Kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). Setuju? Setujunya gak semangat? Kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan  jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.

Termasuk, kata Presiden, konsekuensi bagi BUMN. 

Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.