Zulhas: Kehadiran Partai Ummat & Partai Pelita tak Perlu Membuat Kader PAN Merasa Tersaingi
Zulhas mengatakan bahwa kehadiran Partai Ummat dan Partai Pelita mestinya tak perlu membuat kader PAN khawatir atau merasa tersaingi.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Dewi Agustina
"Jadi jangan ada perbincangan-perbincangan negatif atau menyakiti satu sama lain. Pak Amien, Bu Amien seperti ibu saya. Bisa saja kita kerja sama. Jadi saling menghormati," kata dia.
Di kesempatan yang sama Zulhas juga memberi instruksi kepada anggota DPRD PAN dan kader partai agar berkolaborasi dengan gubernur dan bupati di seluruh Indonesia.
Bukan sekadar berteriak-teriak mengkritik keras, namun juga menjalin komunikasi dengan pemerintah.
"Sampaikan solusi bukan berteriak-teriak, tapi menjalin komunikasi strategis dengan pengambil kebijakan. Sampaikan aspirasi rakyat secara langsung dan terlibat menyukseskan program-program pemerintah daerah," tutur.
Zulhas lantas menceritakan pengalaman perjalanan tujuh hari di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Di sana ia bertemu para para kiai, pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat.
Menurut Zulhas, silaturahmi harus terus terjalin dengan segala lapisan masyarakat.
Dia berpesan kepada anggota DPRD PAN di seluruh Indonesia. Agar memahami profesi politisi sebagai pengabdian kepada masyarakat.
"PAN ini partai inklusif dan terbuka. Siapa pun, apapun latar belakangnya, harus diperjuangkan aspirasinya oleh PAN. Apapun agama, suku, dan latar belakang lainnya. Saya yakin tidak ada daerah kering suara. Yang diperlukan adalah kader PAN sungguh-sungguh berjuang untuk kemenangan partai," ucap Zulhas.
Baca juga: Sowan ke Kiai-kiai di Jawa Timur, Zulhas Diskusikan Gagasan Kebangsaan
Sementara itu terkait isu penundaan Pemilu 2024, Zulhas menegaskan bahwa partainya hingga saat ini masih mendukung usulan tersebut.
Hanya saja kata Zulhas, usulan itu tak akan terwujud jika hanya ada dukungan 3 parpol.
Saat ini parpol yang mendorong penundaan Pemilu 2023 yakni PAN dan PKB, Golkar.
Sementara PDIP, Gerindra, NasDem, PPP, Demokrat, dan PKS hingga kini tegas menolak.
"Bincang-bincang ini yang baru setuju, mau, saya, Golkar, PKB. NasDem, PDIP, yang lain enggak, ya enggak bisa dong. Kalau 3 aja enggak bisa. Kan harus 3/4. Kan ada syaratnya toh. Kalau cuma saya, PKB, Golkar, enggak cukup," ujarnya.
