Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerima audiensi Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Dalam audiensinya, Nining menyampaikan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi pada sektor perkebunan dan manufaktur serta permasalahan ketenagakerjaan terkait pekerja perempuan maupun pekerja anak.

Nining Elitos menyoroti pembinaan, pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum khususnya di sektor perkebunan sawit.

Karena masih terjadi perbudakan modern, pelanggaran hak normatif, perlakuan tak manusiawi maupun kekerasan di wilayah perkebunan kelapa sawit.

"KASBI mendorong pihak Kemnaker agar terus melakukan pembinaan, pencegahan, pengawasan dan penegakan hukumnya," kata Nining dalam keterangannya.

Baca juga: Akhmad Syaikhu Sebut Kaum Buruh Akan Semakin Sejahtera Jika PKS Menang Pemilu 2024

Menanggapi laporan tersebut, Menaker mengatakan pihaknya di Kemnaker tengah berupaya keras mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Pasalnya sektor kelapa sawit merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting terhadap perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Ketergantungan terhadap komoditas sawit ini sangat tinggi, baik untuk perlindungan pangan maupun keluarga. Untuk itu, Kemnaker akan berupaya mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa sawit," ujar Ida Fauziyah.

Ida mengatakan sektor perkebunan sawit membutuhkan pengawasan ekstra tinggi karena lokasi perkebunan sawit berada di daerah teritorial.

Kondisi geografisnya menyulitkan bagi Tim Pengawas untuk melakukan kontrol.

"Lokasi perkebunan yang sangat jauh dari kota sehingga berakibat rendahnya pengawasan dan penegakkan hukum," ujarnya.

Ia juga berkomitmen mendukung Indonesia terbebas dari pekerja anak.

Apalagi sektor perkebunan kelapa sawit pun diterpa isu keterlibatan pekerja di bawah umur.

"Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peran aktif dan kolaborasi dari pemerintah, lembaga, dunia usaha dan serikat pekerja/serikat buruh serta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan penghapusan pekerja anak," katanya.