Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima hibah aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun Aset yang didapat yakni satu unit flat rusun tiga lantai tipe 24 sebanyak 43 Unit Kamar beserta meubelair.

Nantinya rusun tersebut akan digunakan untuk Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim).

Mewakili Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto mengungkapkan, aset tersebut akan dijadikan sebagai penyemangat untuk terus bekerja dan meningkatkan kinerja, khususnya di Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM), yang menaungi Poltekip/Poltekim.

"Kami sangat berterima kasih atas hibah yang diberikan oleh Kementerian PUPR, dan menjadikan aset ini sebagai penyemangat kami untuk mengabdi kepada bangsa, dengan terus bekerja dan meningkatkan kinerja," ujar Andap saat menghadiri acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Ketua KPK Harap DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Penyadapan

Andap sendiri mewakili Menkumham Yasonna Laoly sebagai pihak yang menerima langsung aset tersebut di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (29/03/2022).

Atas penerimaan aset hibah tersebut, kepada jajarannya Andap meminta untuk senantiasa menjaga dan memanfaatkan aset dengan semaksimal mungkin.

"Kita harus merawat dan menggunakan aset dengan sebaik mungkin, dari administrasi hingga teknis perawatan dan penggunaannya," pesan Andap kepada jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Serah Terima BMN Kementerian PUPR merupakan bentuk akuntabilitasi dan transparansi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyatakan, serah terima aset hibah yang dilakukan itu menjadi upaya bagi pemerintah dalam memanfaatkan uang rakyat secara maksimal.

"Kegiatan ini bisa menjelaskan kepada publik, bahwa uang titipan rakyat kita manfaatkan secara maksimal. Sehingga masyarakat menjaga bersama, dan nantinya tercapai cita-cita bersama, yakni menuju masyarakat adil makmur," jelas menteri yang akrab disapa Ibu Ani itu.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam laporannya menjelaskan, total infrastruktur yang dihibahkan atau dialihstatuskan dalam kegiatan kali ini yakni sebesar Rp 222,58 Triliun.

Setidaknya kata dia ada 6 Kementerian hingga dua Universitas yang juga turut serta dalam serah terima BMN tersebut.

“Sebanyak Rp 221,58 triliun dihibahkan, dan Rp 1 triliun dialihstatuskan. Total ada 6 kementerian, 24 pemerintah provinsi/kabupaten/kota, tiga yayasan, dan dua universitas yang menandatangani serah terima BMN kali ini,” terang Zainal.

Kendati demikian, Zainal tidak menjelaskan detail Kementerian hingga Pemerintah Provinsi serta Universitas mana yang turut dalam serah terima BMN tersebut.