TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Inventasi Bahlil Lahadalia kembali menegaskan, bahwa wacana penundaan pemilu yang belakangan ikut disuarakan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sah-sah saja dilakukan. 

Menurut Bahlil, bergulirnya wacana tersebut di kalangan anggota dewan juga masih dalam kewajaran. 

Apalagi, lanjut Bahlil, parlemen merupakan lembaga demokrasi. 

Hal itu disampaikan Bahlil usai menjadi keynote speaker dalam diskusi publik Fraksi PKB DPR RI bertajuk 'Menangkap Peluang Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi', di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

"Parlemen ini kan lembaga demokrasi. Orang mau cerita apa saja termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram. Jadi penundaan pemilu itu wajar-wajar saja asalkan berjalan sesuai konstitusi dan aturan UUD kita," kata Bahlil.

"Sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara itu wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana proses di parlemen. Boleh atau tidak. Monggo diselesaikan di sini," imbuhnya.

Baca juga: ICW Desak Luhut Harus Buktikan Kebenaran Big Data Penundaan Pemilu kepada Publik

Bahlil juga menyatakan wacana penundaan pemilu berpengaruh dengan investasi. 

Dia menegaskan para pengusaha membutuhkan kepastian, dan stabilitas politik.

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik, kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif dan dalam mekanisme UUD, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi. Tapi harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara," ucapnya.

Di sisi lain, Bahlil menanggapi diskusi yang digelar Fraksi PKB DPR RI itu.

Menurutnya diskusi yang diadakan Fraksi PKB ini sangat bagus dan menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pemikiran inovatif. 

"Fraksi PKB ini sangat bagus, selalu berinovasi dan berevolusi terus. Saya pikir ini sesuatu yang bagus kalau dilakukan secara rutin dan terus menerus," pungkasnya.