TRIBUNNEWS.COM - Pakar telematika, Roy Suryo menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghadiri acara bertajuk “Silaturahmi Nasional Desa 2022” yang diadakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (29/3/2022).

Roy menyindir Jokowi melalui cuitan yang dituliskannya di akun Twitter pribadinya, @KRMTRoySuryo2.

Dalam cuitannya tersebut, Roy menyatakan APDESI yang dihadiri oleh Jokowi adalah tidak resmi.

Roy menyebut APDESI yang sah adalah pimpinan dari Arifin Abdul Majid.

Baca juga: Sosok Surta Wijaya, Ketum DPP APDESI yang Klaim akan Deklarasi Jokowi 3 Periode usai Lebaran

Baca juga: Ramai Soal Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, Apa Saja Sebenarnya Kewajiban & Larangan Kepala Desa?

Sehingga, dirinya menyatakan Jokowi menghadiri acara APDESI yang tidak resmi menurut keputusan dari Kementerian Hukum & HAM.

“Wah, kalau APDESI (Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) pimpinan Arifin Abdul Majid ini adalah SYAH sesuai Kementerian Hukum & HAM, Maka ‘Apdesi’ yg mau Deklarasi kemari itu apa KW?”

“Terus, kok bisa2nya RI-1 menghadiri Acara yg tdk terdaftar resmi di KemenkumHAM ? AMBYAR,” tulis Roy.Selain itu, ia juga mengunggah sebuah surat pernyataan sikap yang ditandatangi oleh Arifin Abdul Majid sebagai Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal APDESI, Muskalmina," tulis Roy.

Ditambah dalam surat pernyataan sikap tersebut juga terdapat tulisan pada kop surat yang menandakan Surat Keputusan Kemenkumham.

Baca juga: Demokrat Tanggapi Soal Dukungan Jokowi 3 Periode dari APDESI: Harusnya Fokus pada Pembangunan Desa

Nomor keputusan tersebut adalah AHU.0072972-AH.01.07 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid dan Sekretaris Jenderal, Muksalimina.

Kemudian terkait isi dari pernyataan sikap dari APDESI pimpinan Arifin Abdul Majid tersebut adalah:

1. Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia disingkat APDESI, Mengutuk Keras Penggunaan nama Organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring opini seolah-olah Seluruh Kepala Desa yang bergabung dalam Organisasi kami meminta Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.

2. Mempertanyakan Kepada Pemerintah Mengapa Nama Organisasi Masyarakat APDESI yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM masih boleh digunakan oleh Orang yang tidak berhak, dan sangat kami sayangkan telah menjustifikasi Seluruh Anggota APDESI masuk dalam Politik Praktis, Khususnya Polemik Presiden 3 Periode.

3. Meminta Kepada Kepolisian RI mengungkap Aktor Intelektual yang telah menggiring Isu seolah2 seluruh Anggota APDESI masuk emndukung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden serta telah mencemarkan Kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia seolah-olah Bapak Presiden hadir di acara tersebut karena akan mendapat dukungan untuk bisa menjadi Presiden 3 Periode dari Seluruh Anggota APDESI.

4. Mengharapkan semua teman-teman Media dapat membantu meluruskan Informasi ini kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyesatan dan distorsi Informasi yang merugikan kelembagaan dan Anggota APDESI seluruh Indonesia.