TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) mendapat cecaran pertanyaan dari Komisi II DPR RI soal deklarasi Joko Widodo (Jokowi) 3 periode.

Seperti diketahui, deklarasi itu heboh dibicarakan lantaran keluar dari mulut Ketum Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) pada acara Silaturahmi yang digelar beberapa waktu lalu.

Kala itu, Jokowi juga ikut hadir dalam acara tersebut.

Baca juga: Temui LaNyalla, APDESI Tolak 3 Periode Jabatan Presiden Karena Langgar Konstitusi

Momen ketiga pembantu Jokowi dicecar ini terjadi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Senin (5/4/2022).

Pertanyaan pertama datang dari Anggota Komisi II Fraksi PDIP, Ihsan Yunus.

Ihsan meminta klarifikasi dari Mensesneg tentang bagaimana bisa terjadi deklarasi Jokowi 3 periode di acara silahturahmi para kepala desa.

Ia juga menanyakan peran Mensesneg dalam acara tersebut.

"Untuk Pak Mensesneg, ini kembali masalah deklarasi-deklarasi untuk dukungan tiga periode yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa, ini harus kami tanyakan."

"Karena salah satu dari fungsi Setneg adalah dukungan teknis admininstrasi dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga daerah. Ini kan berarti di tempat bapak."

"Apakah ini memang sudah pernah dibahas? bagaimana bapak melihat isu ini? bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua," tanya Ihsan, dikutip dari tayangan YouTube DPR RI.

Baca juga: PKS Cecar Pramono-Pratikno-Moeldoko soal Dugaan Anggaran Deklarasi Apdesi Jokowi 3 Periode

Pertanyaan yang serupa juga dilontarkan, Anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.

Mardani menanyakan apakah ada anggaran Sesneg yang digunakan untuk mendukung deklarasi Jokowi 3 periode, yang terjadi pada acara ADEPSI kemarin.

Ia mengingatkan pada ketiga pembantu Jokowi itu jangan sampai terlibat dalam isu politik tersebut.

Sebab, deklarasi Jokowi 3 periode sudah jelas bertentangan dengan konstitusi.

"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan (pemilu), karena itu sangat-sangat bertentangan dengan konstitusi."

"Kalau pun ada, biarkan itu jadi isu elite akan diputuskan para pimpinan partai. Mohon jawaban dari tiga pembantu utama Presiden, sehingga saya bisa menyampaikan pada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk tiga periode untuk pak Jokowi," jelas Mardani.

Dijawab Mensesneg hingga Sekretaris Kabinet

Masih dikutip dari sumber yang sama, Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun menjawab pertanyaan para anggota Komisi II DOR.

Pratikno menjelaskan, saat Jokowi hadir di acara APDESI itu, tak muncul pernyataan deklarasi dukungan Presiden 3 periode.

Menurut Pratikno, isu deklarasi muncul ketika Jokowi sudah meninggalkan acara.

Baca juga: PDIP: Itu Maunya Apdesi Jokowi 3 Periode, Tapi Ingat Masa Jabatan Presiden Berdasarkan Konstitusi

Adapun kehadiran Jokowi di acara itu sebagai bentuk apresiasi kepada para kepala desa.

"Mengenai pertanyaan tentang Apdesi, jadi kebetulan saya ikut mendampingi bapak presiden hadir di acara tersebut. "

"Jadi bapak presiden menerima undangan sebagai apresiasi terhadap desa. Pak presiden hadir dan perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apapun," tutur dia.

"Jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami, karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," sambung Pratikno.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung juga ikut menjawab soal dugaan anggaran di balik acara APDESI yang terjadi deklarasi dukunhan Jokowi 3 periode.

Ia menegaskan bahwa tak ada anggaran ketiga pembantu Jokowi digunakan untuk deklarasi tersebut.

"Pertama, tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab, maupun KSP mengenai hal ini, sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu," jelas Pramono.

Baca juga: Jokowi Terima Nama-nama Calon Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH 2022-2027

Pramono juga menjelaskan bahwa Jokowi sudah 4 kali mengeeluarkan pernyataan menolak jabatan Presiden 3 periode

"Terkahir tanggal 30 Maret 2022 di Borobudur saya yakin apa yang disampaikan Presiden sudah cukup jelas ditanggap oleh publik," ucapnya.

"Bahwa kemudian masih ada yang mencoba (deklarasi), namanya juga mencoba."

"Kami tahu untuk merubah apalagi melakukan amanden UUD itu tidak mudah dan akan membuka kotak pandora kemana-mana. Saya yakin ini jadi pelajaran," imbuh dia.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)

Baca berita soal Masa Jabatan Presiden lainnya