Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengaku prihatin melihat hasil survei Lembaga Indikator Politik yang merilis tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik adalah terendah dibandingkan institusi lainnya.

Pasalnya, dia menilai dalam pembangunan dan pengembangan institusi demokrasi di negeri ini, publik tidak punya opsi atau pilihan lain di luar partai politik.

"Untuk itu, usaha bagi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menjadi sesuatu yang harus bisa dilakukan," kata Anwar dalam pesan yang diterima Tribunnews, Rabu (6/4/2022).

Dia pun merinci ada lima hal yang merusak citra partai politik.

Pertama, yakni, tidak konsistennya pimpinan dan anggota parpol yang ada dengan falsafah bangsa yaitu Pancasila dan hukum dasar yang ada di negeri ini yaitu UUD 1945.

Baca juga: Tanggapi Survei, Pengamat Ungkap Sejumlah Alasan Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik kepada Parpol

"Sehingga banyak sekali UU dan kebijakan yang dibuat serta diperjuangkan oleh parpol-parpol tersebut yang tidak dijiwai dan diwarnai oleh nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama, Pancasila dan konstitusi tersebut," kata Anwar.

Kemudian, Anwar juga menilai masih kentalnya warna dan sifat pragmatisme yang dimiliki oleh pimpinan dan anggota partai.

"Sehingga terkesan mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dan kelompok serta partainya saja dan mengenyampingkan idealisme serta rendahnya kepedulian dan sensitivitas mereka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat serta masyarakat luas," kata dia.

Ketiga, lanjut Anwar, ada berapa pimpinan dan anggota parpol yang terlibat serta terseret dalam skandal amoral dan dalam kasus-kasus yang terkait dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN), dan itu semua dietahui benar-benar telah merusak negeri ini.

Baca juga: Parpol Jadi Lembaga Paling Tak Dipercaya Publik, PPP: Masih Banyak Masyarakat Pilih Saat Pemilu

"Adanya oligarki politik yang telah menghambat dan merusak bagi tegak dan berjalannya regenerasi, suksesi dan demokrasi yang baik yang kita idam-idamkan," katanya.

Dia juga melihat masih kuat dan besarnya peranan para pemilik kapital di dalam mewarnai perilaku pimpinan dan anggota partai politik.

"Sehingga banyak UU dan kebijakan yang ada di negeri ini lebih banyak mengakomodir aspirasi dari para pemilik kapital," kata dia

"Jika situasi dan kondisi seperti ini terus berlangsung tentu akan membuat citra parpol akan semakin terpuruk dan itu jelas tidak baik dampaknya bagi perkembangan demokrasi dan perjalanan bangsa ini ke depannya. Semoga pihak parpol dan kita semua berhasil mendorong dan memperbaikinya," pungkas dia.

Sebelumnya, Partai politik menjadi institusi di Indonesia yang paling tidak dipercaya oleh publik.

Hal itu berdasarkan temuan terbaru hasil survei Lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, hanya 6 persen responden yang menyatakan sangat percaya dan 48 persen cukup percaya dengan partai politik.

Sementara itu, 32 persen publik menyatakan sedikiti percaya dan 10 persen tidak percaya sama sekali dengan partai politik.

"Dibanding institusi yang lain partai politik tingkat trust-nya paling rendah," kata Burhanuddin dalam rilis Survei Nasional bertajuk 'Trust terhadap Institusi Politik, Isu-isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024', secara daring, Minggu (3/4/2022).

Burhanuddin menjelaskan, partai politik memang merupakan institusi demokrasi paling krusial, karena dalam demokrasi partai politik diharapkan mampu menyuarakan aspirasi publik.

"Dan terus terang jika dibandingkan dengan awal reformasi tingkat kepercayaan publik saat itu tinggi, tapi belakangan kan turun. Ini bukan hal baru, bukan temuan baru beberapa tahun terakhir sudah kita temukan, ada masalah serius di partai politik," ujarnya.

Sementara itu, TNI menjadi institusi yang paling dipercaya publik berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia.

Sebanyak 26 persen sangat percaya dengan TNI dan 67 persen cukup percaya.

Dijelaskan Burhanuddin, di awal-awal masa reformasi kepercayaan pada TNI masih rendah karena masih dikaitkan dengan Orde Baru.

Namun, Indikator mencatat sejak 2010 lalu, menemukan kepercayaan publik pada TNI kian meningkat.

"Jadi the most trusted institution di Indonesia itu TNI," ucapnya.

Kemudian, di posisi kedua institusi yang dipercaya publik yakni presiden (85 persen), selanjutnya Mahkamah Agung (79 persen), Mahkamah Konstitusi (78 persen), Polri (76 persen), KPK (74 persen), pengadilan (74 persen), Kejaksaan (74 persen), MPR (67 persen), DPD (65 persen), DPR RI (61 persen).

Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada 11-21 Februari 2022 secara tatap muka terhadap 1.200 responden dengan jumlah proporsional di setiap provinsi. Sampel diambil berdasarkan jumlah masyarakat yang punya hak pilih di setiap provinsi.

Penarikan survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.