TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.

Para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu diantaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Baca juga: DAFTAR Menteri yang Kena Tegur Jokowi, Dianggap Tak Beri Penjelasan ke Rakyat

Presiden meminta para menterinya untuk fokus bekerja dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit akibat situasi global yang memanans.

Presiden meminta para menterinya menjelaskan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. 

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.

PAN: Wacana itu sudah tertutup

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menilai, wacana penundaan pemilu kini sudah tertutup usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri bicara hal tersebut.

"Saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu, artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Lebih lanjut, Bima mengakui bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) satu di antara tokoh yang mengusulkan penundaan Pemilu.

Namun, menurutnya, Zulhas juga sudah mengklarifikasi bahwa hal itu sebatas usulan dan realitas politiknya tidak memungkinkan.

"Ketum PAN sudah menyampaikan bahkan beberapa waktu lalu bahwa walaupun ada usulan, tapi realitas politiknya tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, kan ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga," ujar Bima.

DPR: Menteri harus ikut presiden

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini,” kata Puan usai bertemu dengan Presiden Jokowi, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Relawan ABJ Apresiasi Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

"Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,” lanjut dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan Pemilu atau perpanjangan presiden.

“Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini,” ucapnya.

Baca juga: Jokowi kepada Para Menteri: Jangan Sampai Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu

Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pengamat: Copot menteri yang ngeyel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu diantaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menanggapi hal itu, Pengamat politik dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai apa yang disampaikan Jokowi merupakan langkah guna memutus spekulasi liar soal penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode.

"Ini langkah maju untuk mengamputasi spekulasi liar soal penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode," kata Adi saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (6/4/2022).

Adi juga menyebut setidaknya apa yang disampaikan Jokowi yang secara tegas melarang menterinya menimbulkan polemik di masyatakat.

Bahkan, ia menilai justru membuat Presiden Jokowi makin tak populer dan cenderung mendapat respon negatif publik.

Ia pun menilai, akan semakin tegas jika Presiden Jokowi mengancam para menterinya diberhentikan jika kembali menyerukan penundaan pemilu.

"Akan semakin mantap jika Jokowi mengancam memberhentikan menterinya yang ngeyel bergerilya kampanye penundaan pemilu dan jabatan 3 periode," ucap Adi.

"Biar publik 1000 persen yakin bahwa Jokowi marah dengan ulah pembantunya itu," jelasnya.

Sementara Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, apa yang diserukan oleh Presiden Jokowi merupakan langkah bagus.

"Karena mungkin selama ini kerja para menteri tak bagus dan banyak urusan diri masing-masing, termasuk kampanye sana sini," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Rabu (6/4/2022).

Ujang juga menyebut, bahwa apa yang disampaikan Jokowi merupakan peringatan keras kepada para menterinya agar fokus bekerja.

Sehingga, kata Ujang, Jokowi punya pertimbangan menteri mana yang tidak bekerja dan berpotensi untuk di reshuffle.

"Ucapan agar menteri fokus bekerja itu peringatan keras. Bisa saja jika tak bagus kerjanya dan tak fokus akan direshuffle," jelas Ujang.

PKS: Agak lucu

Sementara Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai perintah Jokowi itu lucu.

Sebab, yang ditunggu publik saat ini adalah ketegasan Jokowi bahwa pemilu digelar 14 Februari 2024.

"Agak lucu Pak Jokowi meminta para menterinya tidak bicara tentang penundaan (pemilu)," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

"Yang ditunggu pernyataan jelas Pak Jokowi bahwa pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024. Ayo Pak Jokowi bicara segera rakyat menunggu, jangan buang-buang energi," lanjutnya.