Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Provinsi Papua buka suara pasca penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait kasus Paniai Berdarah pada 8 Desember 2014 silam.

DPR Papua meyakini tersangka yang harus diproses hukum dalam kasus tersebut bukan hanya IS melainkan beberapa lagi aktor yang bertanggung jawab langsung dengan kejadian.

"Bahwa ini adalah langkah baik dari Kejaksaan untuk menetapkan tersangka itu baik saja karena mungkin permulaan. Tetapi saya sangat yakin pelaku Paniai berdarah bukan hanya satu orang tapi banyak dan ini harus dibuka semua," kata Anggota DPR Papua asal Paniai Nason Utty dalam keterangan yang diterima, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Purnawirawan TNI Tersangka Kasus HAM Berat di Paniai Belum Ditahan, Ini Penjelasan Kejagung

Baca juga: 40 Saksi Diperiksa, Ahli HAM hingga Militer Dihadirkan dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Nason mengaku sangat paham dan memiliki sumber data yang cukup marena dia terlibat langsung di lokasi dua hari setelah kejadian.

Dari amatan dia, sangat tidak mungkin pelaku yang terlibat hanya satu orang.

"Saya paham bagaimana standar pengamanan biasa dilakukan, ada pengerahan pasukan juga, sehingga saya pikir tidak mungkin satu orang saja yang menembak. Dan di lokasi kita saksikan bahwa peluru juga ada banyak. Dari sini saja kita bisa simpulkan bahwa kejadian ini mustahil dilakukan hanya oleh satu orang," ujarnya.

Nason pun meminta pada Kejaksaan agar lebih teliti dan berani mengungkap tuntas semua aktor yang terlibat.

Masyarakat, kata dia, memberi harapan pada penuntasan kasus yang sudah berlarut-larut selama kurang lebih 8 tahun ini.

"Harapan itu kini ada ketika ada tersangka. Tapi apa iya cuma satu orang itu saja? Yang kita ketahui juga bahwa dia hanya seorang Perwira Penghubung. Sangat tidak mungkin," ucapnya.

Akal sehat masyarakat, lanjut dia, meminta semua pasukan yang ada di lokasi untuk bertanggung jawab.

Hal itu menurut dia jika Kejaksaan Agung serius mengungkap kasus Paniai berdarah, maka sepatutnya yang harus bisa diungkap adalah mengurai mata rantai komando, siapa yang memerintah dan siapa yang mengeksekusi.

"Kami di DPR Papua akan kawal ini secara serius. Karena kami juga tidak ingin agar IS ditetapkan sebagai tersangka sendirian, yang kesannya hanya untuk menyelamatkan aktor lain yang mungkin lebih besar lagi," katanya.

Dia mengatakan masyarakat menantikan penuntasan kasus Paniai Berdarah ini secara serius karena akan menjadi pintu masuk untuk kasus-kasus pelanggaran HAM lain di Papua.

"Artinya jangan juga cuma ingin mengelabui masyarakat seakan-akan pemerintah serius tetapi sebenarnya hanya main-main. Karena tersangka IS saja ini betul tidak masuk akal. Meski kami menaruh harapan juga bahwa lewat IS ini terungkap aktor lain sehingga betul memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama keluarga korban," pungkasnya.