Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat ada dua persoalan yang membuat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini.

Pertama, kata dia, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan para menterinya tidak lagi berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurutnya, pernyataan tersebut masih membuka kemungkinan wacana perpanjangan masa jabatan tersebut akan digulirkan di kemudian hari.

Baca juga: Pengamat: Mestinya Kita Belajar dari Orde Baru, Demokrasi Tak Bisa Dikorbankan Demi Pembangunan

Kedua, kata dia, adanya ingatan masyarakat terkait pernyataan-pernyataan Jokowi yang menunjukkan bukan hal yang sebenarnya terjadi atau diinginkan melainkan tetapi justru yang sebaliknya.

Terkait hal tersebut, ia mencontohkan pernyataan Jokowi tentang revisi Undang-Undang KPK dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Menurutnya, dua hal tersebut bukan hanya berdampak terhadap ketidakpercayaan politik atas Jokowi, melainkan juga berakibat kepada ketidakmampuan Jokowi memobilisasi kekuasaan dalam kerangka membangun ekonomi. 

Terkait hal tersebut, ia mencontohkan kelangkaan minyak goreng dan BBM di sejumlah daerah.

Tanpa adanya kepercayaan publik, lanjut dia, Jokowi akan kesulitan menghadapi mafia atau kartel ekonomi yang menyebabkan terjadinya hal tersebut.

Hal tersebut disampaikannya dalam Webinas Pemilu 2024 bertajuk KPU-Bawaslu Baru & Kepastian Pemilu 2024 secara daring pada Minggu (10/4/2022). 

"Oleh karena itulah amat sangat penting menurut saya, Presiden meraih kembali kepercayaan publik itu," kata Ray.

Menurutnya, salah satu langkah yang bisa dilakukan Jokowi adalah berpidato yang menegaskan bahwa ia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak akan mau dan tidak akan bersedia untuk dipanjangkan masa jabatannya ataupun dipilih untuk periode berikutnya.

Baca juga: H-1 Demo Mahasiswa 11 April, Presiden Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Ada Spekulasi Penundaan Pemilu

Dengan demikian, kata dia, tidak ada lagi interpretasi-interpretasi bahwa kalau keadaannya sudah aman maka Jokowi sebagai presiden memungkinkan mendorong kembali isu perpanjangan masa jabatan tersebut.

"Itu ungkapkan saja ke publik. Saya kira kalau pernyataannya dibuat seterang itu, sejelas itu, sedikit banyak akan menurunkan tensi politik yang akhir-akhir ini kelihatan semakin menguat," kata Ray.