Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan orang dari KAMMI melakukan aksi jalan mundur saat menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Aksi itu mereka lakukan sebagai simbol mundurnya demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

Kabid Kebijakan Publik PP KAMMI Ammar Multazim mengungkapkan aksi ditujukan kepada DPR untuk memastikan tidak adanya penundaan Pemilu sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia pun mengingatkan MPR agar menutup celah Amandemen UUD 1945.

"Hari ini kami kembali turun ke jalan menyuarakan langsung di hadapan para wakil rakyat. Agar DPR RI serta KPU juga nantinya untuk dapat memastikan tidak adanya penundaan pemilu 2024 sesuai dengan Pernyataan Presiden," kata Ammar.

"Begitu pun dengan MPR, jangan sampai ada celah pembahasan untuk mengamandemen UUD 1945. Bangsa harus tunduk pada konstitusi," tambahnya.

Baca juga: Sosok AKBP Setyo Koes yang Selamatkan Ade Armando saat Dikeroyok dalam Ricuh Demo di Gedung DPR RI

Dalam aksi itu, massa juga menolak kenaikan harga BBM pertamax, kenaikan harga bahan pokok, PPN 11 persen, hingga perpindahan IKN (Ibu Kota Negara).

Hal ini disampaikan langsung ketua umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Riva'i dalam orasinya.

"Mencermati berbagai permasalahan bangsa hari ini. Maka PP KAMMI menuntut, pertama, menolak kenaikan harga BBM. Kedua, menolak kenaikan harga bahan pokok. Ketiga, menolak kenaikan PPN 11 persen, keempat, menolak perpindahan IKN sampai Indonesia pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi," katanya.

Baca juga: Ade Armando Babak Belur saat Demo di DPR RI, Polisi: Perbuatan Pidana akan Diproses

"Kelima, mendesak DPR dan KPU untuk memastikan tidak ada penundaan pemilu sesuai dengan pernyataan Presiden. Dan keenam, mendesak MPR untuk tidak mengamandemen UUD 1945 jika ada potensi perubahan periode masa jabatan presiden," jelas Zaky.